Jakarta, NU Online
Para korban lumpur Lapindo Sidoarjo akan mendatangi Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/5) untuk melakukan isthigotsah atau doa bersama dan mendesak agar proses ganti rugi terhadap mereka segera dipercepat.
Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan pada sekitar pukul 16.00 WIB.<>
Aksi tersebut itu juga dilakukan dalam rangka peringatan dua tahun munculnya semburan lumpur di area pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengatakan, keadilan bagi korban harus menjadi muara penyelesaian persoalan semburan lumpur Lapindo.
"Pemulihan hak-hak korban harus menjadi tujuan utama, ketimbang melakukan kompromi dan mencari jalan penyelesaian masalah yang meminggirkan korban," kata Patra.
Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan, pemerintah akan memastikan pembayaran ganti rugi bagi warga yang menjadi korban luapan lumpur daerah eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai pada 2009.
"Sesuai Perpres Nomor 14 tahun 2007, maka kita minta PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan itu sesuai tahapan yang ditetapkan dan harus selesai tahun 2009," katanya.
Menurut catatan BPLS, PT Minarak Lapindo Jaya telah menerima 12.832 berkas bidang tanah warga untuk diverifikasi dimana 12.421 berkas diantaranya telah diverifikasi dan dari jumlah itu sebanyak 12.157 bidang tanah sudah dibayar.(ant/ara)
Para korban lumpur Lapindo Sidoarjo akan mendatangi Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/5) untuk melakukan isthigotsah atau doa bersama dan mendesak agar proses ganti rugi terhadap mereka segera dipercepat.
Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan pada sekitar pukul 16.00 WIB.<>
Aksi tersebut itu juga dilakukan dalam rangka peringatan dua tahun munculnya semburan lumpur di area pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengatakan, keadilan bagi korban harus menjadi muara penyelesaian persoalan semburan lumpur Lapindo.
"Pemulihan hak-hak korban harus menjadi tujuan utama, ketimbang melakukan kompromi dan mencari jalan penyelesaian masalah yang meminggirkan korban," kata Patra.
Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan, pemerintah akan memastikan pembayaran ganti rugi bagi warga yang menjadi korban luapan lumpur daerah eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai pada 2009.
"Sesuai Perpres Nomor 14 tahun 2007, maka kita minta PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan itu sesuai tahapan yang ditetapkan dan harus selesai tahun 2009," katanya.
Menurut catatan BPLS, PT Minarak Lapindo Jaya telah menerima 12.832 berkas bidang tanah warga untuk diverifikasi dimana 12.421 berkas diantaranya telah diverifikasi dan dari jumlah itu sebanyak 12.157 bidang tanah sudah dibayar.(ant/ara)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
6
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
Terkini
Lihat Semua
