Mahathir Sangsikan Keterlibatan Saddam

Kuala Lumpur, NU Online
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, Selasa (7/11) mengungkapkan ketidak percayaannya atas keterlibatan Mantan Presiden Irak Saddam Hussein yang memerintahkan pembantaian 148 warga Syiah di Desa Dujail, wilayah utara Baghdad tahun 1982 silam.

"Tidak ada bukti bahwa (mantan) Presiden Saddam Hussein terlibat dalam pembunuhan warga Syiah tahun 1982 silam, namun pengadilan menyatakannya bersalah," ungkap Mahathir.

<>Mahathir yang merasa terkejut atas vonis mati Saddam mensinyalir adanya keterlibatan pihak asing yang selama ini menjadi musuh Saddam.

"Pertama, pengadilan yang dibentuk musuh-musuhnya itu tidak berhak mengadili Saddam," ungkap Mahathir, yang juga anggota Komite Pertahanan Internasional Presiden Saddam Hussein.

Pihaknya menyebut Pengadilan Tinggi Irak yang telah memvonis mati Saddam itu sebagai "Pengadilan Kangaroo" yang dibentuk semata-mata untuk mengeluarkan fatwa bersalah atas Saddam.

Mahathir juga mengatakan, jika Saddam bersalah atas tuduhan tersebut maka Presiden AS George W Bush dan PM Inggris Tony Blair juga harus diadili atas invasi dan pendudukannya di Irak yang telah menewaskan lebih dari 650.000 warga Irak.

Eropa Tolak Eksekusi Mati Saddam

Sementara itu Italia dan Perancis, Senin (6/11) meminta Irak untuk tidak mengeksekusi Saddam Hussein, dan mengatakan eksekusi itu akan menjadi kesalahan secara etika dan berisiko mendorong negara itu ke arah perang saudara.

"Dalam situasi yang sulit, dramatis, eksekusi Saddam Hussein dapat mendorong negara itu ke arah perang saudara benar-benar," Menlu Italia Massimo D’Alema mengatakan pada wartawan setelah pertemuan dengan timpalannya dari Perancis, Philippe Douste-Blazy, di Paris.

"Ini alasan bagi permintaan yang kami kirim kepada pemerintah Irak -- pada pemerintah demokratis Irak, yang kami hormati dan dukung -- bahwa hukuman itu hendaknya tidak dilakukan," ungkapnya.

Douste-Blazy mengatakan Perancis dan Uni Eropa menentang hukuman mati dan ingin melihat hukuman itu dihapuskan di seluruh dunia.

"Jadi untuk alasan etis, Saddam seyogyanya tidak mendapat hukuman mati," katanya. "Namun yang terpenting, anda juga harus memikirkan bahwa situasi di Irak sangat mengkhawatirkan dan kita berada di tepi perang saudara."

Di London, PM Tony Blair mengatakan Inggris menentang hukuman mati itu. Namun, ketika ditekan oleh wartawan, ia berulangkali menolak mengatakan secara langsung apakah ia mengira Saddam Hussein akan dieksekusi, dengan mengatakan hal itu terserah pada Irak untuk memutuskan.

Komentarnya yang dikatakan secara hati-hati itu mencerminkan keseimbangan pembenaran penentangan Inggris yang sudah berjalan lama pada hukuman mati sementara tidak dianggap mengecam pengadilan Irak yang didukung-AS yang menghukum Saddam.

"Kami menentang hukuman mati, apakah itu Saddam atau orang lainnya," kata Blair pada satu konferensi pers.

"Bagaimanapun, apa yang saya kira penting mengenai ini adalah untuk mengakui bahwa pengadilan Saddam - yang telah ditangani oleh Irak sendiri dan mereka akan mengambil keputusan mengenai ini -- itu memberi kita peringatan yang sangat jelas mengenai kekejaman biadab dan total dari rezim tersebut," katanya.

PM Italia Romano Prodi, ketika berbicara pada wartawan dalam kunjungan ke London, mengatakan: "Italia menentang hukuman mati sehingga meskipun dalam kasus dramatis seperti Saddam Hussein, kami masih memikirkan hukuman mati itu jangan dilakukan".

Finlandia, yang memegang kepresidenan EU bergilir, mengatakan Minggu kelompok itu menentang hukuman mati dan tidak yakin Saddam Hussein akan dieksekusi.

Mantan penguasa Irak itu dijatuhi hukuman mati Minggu karena kasus kejahatan terhadap kemanusiaan atas perannya dalam pembunuhan 148 warga desa Syiah setelah upaya pembunuhan (terhadapnya) gagal pada 1982. (afp/reu/dar)