Kudus, NU Online
Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik perilaku berpolitik sejumlah politisi di Indonesia. Menurut dia, para politisi di Tanah Air tak menerapkan etika berpolitik dengan baik. Etika berpolitik, katanya, cuma teks yang ada di dalam buku.
"Dalam politik tidak dikenal istilah kawan atau lawan. Yang ada adalah kepentingan dalam politik," Mahfud dalam acara debat politik dan konstitusi pelajar SLTA dan santri se-eks-Karesidenan Pati di Aula DPRD Kudus, Jawa Tengah, Kamis (1/5) kemarin.<>
Akibatnya, lanjut mantan Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI itu, muncul istilah politik kotor, karena kawan bisa menjadi lawan. Sedangkan lawan bisa menjadi kawan sesuai dengan kepentingannya dalam politik saat itu.
Politik juga dianggap menjadi penyebab terjadinya korupsi perilaku, waktu, dan kekuasaan. Sedangkan realitas berpolitik kotor, kata dia, merupakan bagian dari cerminan kondisi yang ada di masyarakat.
"Masyarakat tidak akan terlepas dari politik. Mau tidak mau, masyarakat akan tetap menjadi bagian dari para politisi tersebut," katanya.
Ditegaskan dia, segala tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari tindakan politik.
Menurut dia, salah satu upaya membersihkan politik kotor, hanya bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara terjun atau masuk dan terlibat dalam perpolitikan tersebut melalui partai politik.
"Keterlibatan seseorang dalam parpol juga akan memudahkan kontrol terhadap orang-orang dalam parlemen," katanya.
Selain itu, peran agama juga penting karena menjadi kendali dan arah yang benar dalam berpolitik, karena politik tanpa agama dapat memunculkan tindakan amoral.
Meski realitas perpolitikan di Indonesia demikian mengkhawatirkan banyak pihak, ternyata pesta demokrasi lewat pemilihan langsung berlangsung secara demokratis. "Indikasinya, tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Apalagi, sebagian besar masyarakatnya muslim," ujar Mahfud.
Dia sepakat dengan sebutan demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang transaksional. "Artinya, masyarakat tidak akan meramaikan pesta demokrasi tanpa ada imbalan uang," cetus mantan Menteri Pertahanan di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. (ini/rif)
Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik perilaku berpolitik sejumlah politisi di Indonesia. Menurut dia, para politisi di Tanah Air tak menerapkan etika berpolitik dengan baik. Etika berpolitik, katanya, cuma teks yang ada di dalam buku.
"Dalam politik tidak dikenal istilah kawan atau lawan. Yang ada adalah kepentingan dalam politik," Mahfud dalam acara debat politik dan konstitusi pelajar SLTA dan santri se-eks-Karesidenan Pati di Aula DPRD Kudus, Jawa Tengah, Kamis (1/5) kemarin.<>
Akibatnya, lanjut mantan Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI itu, muncul istilah politik kotor, karena kawan bisa menjadi lawan. Sedangkan lawan bisa menjadi kawan sesuai dengan kepentingannya dalam politik saat itu.
Politik juga dianggap menjadi penyebab terjadinya korupsi perilaku, waktu, dan kekuasaan. Sedangkan realitas berpolitik kotor, kata dia, merupakan bagian dari cerminan kondisi yang ada di masyarakat.
"Masyarakat tidak akan terlepas dari politik. Mau tidak mau, masyarakat akan tetap menjadi bagian dari para politisi tersebut," katanya.
Ditegaskan dia, segala tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari tindakan politik.
Menurut dia, salah satu upaya membersihkan politik kotor, hanya bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara terjun atau masuk dan terlibat dalam perpolitikan tersebut melalui partai politik.
"Keterlibatan seseorang dalam parpol juga akan memudahkan kontrol terhadap orang-orang dalam parlemen," katanya.
Selain itu, peran agama juga penting karena menjadi kendali dan arah yang benar dalam berpolitik, karena politik tanpa agama dapat memunculkan tindakan amoral.
Meski realitas perpolitikan di Indonesia demikian mengkhawatirkan banyak pihak, ternyata pesta demokrasi lewat pemilihan langsung berlangsung secara demokratis. "Indikasinya, tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Apalagi, sebagian besar masyarakatnya muslim," ujar Mahfud.
Dia sepakat dengan sebutan demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang transaksional. "Artinya, masyarakat tidak akan meramaikan pesta demokrasi tanpa ada imbalan uang," cetus mantan Menteri Pertahanan di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. (ini/rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
6
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
Terkini
Lihat Semua
