Pangkalpinang, NU Online
Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad Maftuh Basuni menghimbau kepada seluruh jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan Departeman Agama (Depag) untuk dapat segera berbenah diri dan memperbaiki kinerjanya. Demikian disampaikan Maftuh ketika memberi pengarahan kepada jajaran Kanwil Depag Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/3).
Menurut Maftuh, pengawasan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dewasa ini begitu ketat. Sehingga semua institusi harus melakukan pembenahan agar terhindar dari perbuatan tercela alias korupsi.<>
"'Mata' KPK dimana-mana, bahkan jaksa pun ikut. Institusi kepolisian juga menata diri," kata Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni ketika memberi pengarahan kepada jajaran Kanwil Depag Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/3).
Maftuh mengatakan pada tahun-tahun lalu pegawai Depag sempat mendapat penilaian sinis. Disebut departemen paling korup dan bahkan pegawainya pun malu mencantumkan NIP-nya.
Keadaan seperti itu, menurut Maftuh, sangat memprihatinkan. Pegawai Depag kesulitan dalam menjalin komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada umat. "Terlebih lagi sebagai departemen yang punya embel-embel agama," lanjutnya.
Maftuh mengakui penampilan KPK sesuai fungsinya telah mendorong departemen yang dipimpinnya bersih dari praktik KKN. Meski belum bisa disebut 100%, menurut Maftuh, Depag kini mendapat kepercayaan dan banyak dilibatkan dari berbagai kegiatan masyarakat.
“Dalam kegiatan penanggulangan banjir, kehutanan dan narkoba. Depag kini tampil bersama organisasi kemasyarakatan lainnya,” katanya.
Terkait tugas-tugas Depag ke depan, Maftuh mengingatkan jajarannya agar lebih hati-hati dalam mengelola anggaran. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasinal (Sisdiknas), telah menempatkan semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia statusnya sama. "Kini, tak ada lagi dikotomi," imbuhnya.
Karena itu pula porsi anggaran bagi lembaga pendidikan di bawah Depag menjadi besar. Tidak seperti tahun lalu, kata Maftuh, madrasah tidak dapat perhatian pemerintah. “Dari 20 persen anggaran pendidikan di APBN, Depag setidaknya memperoleh Rp 29 triliun untuk tahun 2009. Dari anggaran sebesar itu, terbesar untuk anggaran pendidikan dan rehabilitasi madrasah ibtidaiyah,” pungkasnya. (inl)
Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad Maftuh Basuni menghimbau kepada seluruh jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan Departeman Agama (Depag) untuk dapat segera berbenah diri dan memperbaiki kinerjanya. Demikian disampaikan Maftuh ketika memberi pengarahan kepada jajaran Kanwil Depag Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/3).
Menurut Maftuh, pengawasan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dewasa ini begitu ketat. Sehingga semua institusi harus melakukan pembenahan agar terhindar dari perbuatan tercela alias korupsi.<>
"'Mata' KPK dimana-mana, bahkan jaksa pun ikut. Institusi kepolisian juga menata diri," kata Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni ketika memberi pengarahan kepada jajaran Kanwil Depag Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/3).
Maftuh mengatakan pada tahun-tahun lalu pegawai Depag sempat mendapat penilaian sinis. Disebut departemen paling korup dan bahkan pegawainya pun malu mencantumkan NIP-nya.
Keadaan seperti itu, menurut Maftuh, sangat memprihatinkan. Pegawai Depag kesulitan dalam menjalin komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada umat. "Terlebih lagi sebagai departemen yang punya embel-embel agama," lanjutnya.
Maftuh mengakui penampilan KPK sesuai fungsinya telah mendorong departemen yang dipimpinnya bersih dari praktik KKN. Meski belum bisa disebut 100%, menurut Maftuh, Depag kini mendapat kepercayaan dan banyak dilibatkan dari berbagai kegiatan masyarakat.
“Dalam kegiatan penanggulangan banjir, kehutanan dan narkoba. Depag kini tampil bersama organisasi kemasyarakatan lainnya,” katanya.
Terkait tugas-tugas Depag ke depan, Maftuh mengingatkan jajarannya agar lebih hati-hati dalam mengelola anggaran. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasinal (Sisdiknas), telah menempatkan semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia statusnya sama. "Kini, tak ada lagi dikotomi," imbuhnya.
Karena itu pula porsi anggaran bagi lembaga pendidikan di bawah Depag menjadi besar. Tidak seperti tahun lalu, kata Maftuh, madrasah tidak dapat perhatian pemerintah. “Dari 20 persen anggaran pendidikan di APBN, Depag setidaknya memperoleh Rp 29 triliun untuk tahun 2009. Dari anggaran sebesar itu, terbesar untuk anggaran pendidikan dan rehabilitasi madrasah ibtidaiyah,” pungkasnya. (inl)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua
