Jakarta, NU Online
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji menghapus sistem outsourcing yang dinilai memberatkan pekerja di Indonesia. Menurutnya, langkah ke arah tersebut bisa dilakukan ke depan dalam rencana perubahan dan penyempurnaan Undang Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Muhaimin yang juga Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan, pihaknya akan betul-betul memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing yang selama ini berlaku di Indonesia.
&l<>t;br /> "Termasuk soal outsourcing yang selama ini memberatkan pekerja. Itu betul-betul akan kami hilangkan. Kalau toh tidak bisa dihapus total, paling tidak outsorcing bisa diatur sedemikian rupa sehingga para pekerja oursourcing juga memiliki gaji, masa depan, kontrak yang lebih stabil, serta jaminan kesejahteraan masa depan," ujar Muhaimin saat jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta. Ahad (7/11).
Ketua Umum PKB itu menjelaskan munculnya sistem rekrutmen dan pengerahan tenaga kerja melalui pihak ketiga itu muncul lantaran krisis moneter dan juga karena undang-undang memberi ruang. Menurutnya, solusi terbaik dalam menekan keterpurukan kaum buruh akibat sistem tersebut hanya bisa diselesaikan dengan menghapus total sistem, ataupun merombak format outsourcing yang lebih layak dan manusiawi. (ful)
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji menghapus sistem outsourcing yang dinilai memberatkan pekerja di Indonesia. Menurutnya, langkah ke arah tersebut bisa dilakukan ke depan dalam rencana perubahan dan penyempurnaan Undang Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Muhaimin yang juga Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan, pihaknya akan betul-betul memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing yang selama ini berlaku di Indonesia.
&l<>t;br /> "Termasuk soal outsourcing yang selama ini memberatkan pekerja. Itu betul-betul akan kami hilangkan. Kalau toh tidak bisa dihapus total, paling tidak outsorcing bisa diatur sedemikian rupa sehingga para pekerja oursourcing juga memiliki gaji, masa depan, kontrak yang lebih stabil, serta jaminan kesejahteraan masa depan," ujar Muhaimin saat jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta. Ahad (7/11).
Ketua Umum PKB itu menjelaskan munculnya sistem rekrutmen dan pengerahan tenaga kerja melalui pihak ketiga itu muncul lantaran krisis moneter dan juga karena undang-undang memberi ruang. Menurutnya, solusi terbaik dalam menekan keterpurukan kaum buruh akibat sistem tersebut hanya bisa diselesaikan dengan menghapus total sistem, ataupun merombak format outsourcing yang lebih layak dan manusiawi. (ful)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
3
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
4
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
5
Innalillahi, A'wan Syuriyah PWNU Jabar KH Awan Sanusi Wafat
6
RMINU Jakarta Komitmen Bentuk Kader Antitawuran dengan Penguatan Karakter
Terkini
Lihat Semua
