Islamabad, NU Online
Kaum perempuan di Pakistan bisa bernafas lega karena pemerintah mereka akhirnya menyetujui draft undang-undang untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan pelecehan di tempat kerja. Namun mereka masih harus menunggu pengesahan draft undang-undang tersebut oleh parlemen Pakistan,
Menteri Informasi Pakistan Sherry Rahma mengatakan dalam rancangan undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk semacam lembaga ombudsmen federal yang khusus menangani pengaduan dari kaum perempuan yang mengalami tindak pelecehan di tempat kerja yang dilakukan baik oleh rekan kerjanya, supervisor dan majikannya.<>
Sherry berharap undang-undang perlindungan perempuan dari tindak pelecehan di tempat kerja ini akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi kaum perempuan Pakistan.
Draft undang-undang ini akan dikirim ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Materi undang-undang juga mengamandemen sejumlah pasal-pasal hukum pidana dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku pelecehan terhadap perempuan.
Saat ini, Pakistan belum memiliki undang-undang khusus yang bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelecehen terhadap kaum perempuan di tempat kerja, sehingga para pelaku pelecehan sulit dikenakan sanksi hukum yang berat. (em/rol)
Kaum perempuan di Pakistan bisa bernafas lega karena pemerintah mereka akhirnya menyetujui draft undang-undang untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan pelecehan di tempat kerja. Namun mereka masih harus menunggu pengesahan draft undang-undang tersebut oleh parlemen Pakistan,
Menteri Informasi Pakistan Sherry Rahma mengatakan dalam rancangan undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk semacam lembaga ombudsmen federal yang khusus menangani pengaduan dari kaum perempuan yang mengalami tindak pelecehan di tempat kerja yang dilakukan baik oleh rekan kerjanya, supervisor dan majikannya.<>
Sherry berharap undang-undang perlindungan perempuan dari tindak pelecehan di tempat kerja ini akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi kaum perempuan Pakistan.
Draft undang-undang ini akan dikirim ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Materi undang-undang juga mengamandemen sejumlah pasal-pasal hukum pidana dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku pelecehan terhadap perempuan.
Saat ini, Pakistan belum memiliki undang-undang khusus yang bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelecehen terhadap kaum perempuan di tempat kerja, sehingga para pelaku pelecehan sulit dikenakan sanksi hukum yang berat. (em/rol)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
5
Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, DPR Tekankan Pentingnya Peran Posyandu dan RT/RW
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
