Warta
PBNU: Ahmadiyah Bentuk Penyimpangan, Bukan Beda Pendapat
NU Online · Kamis, 24 April 2008 | 11:46 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, ajaran yang dianut Ahmadiyah merupakan bentuk penyimpangan terhadap Islam, bukan perbedaan pendapat. Karena itu, keputusan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang meminta Ahmadiyah menghentikan seluruh kegiatannya, sudah tepat.
Hal tersebut diungkapkan Rais Syuriyah PBNU KH Ma’ruf Amin dalam perbincangan dengan NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (24/4).<>
Kiai Ma’ruf—begitu panggilan akrabnya—menjelaskan, paham yang dianut Ahmadiyah dapat ditolelir jika hal itu merupakan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. “Kalau sudah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka, itu adalah jelas penyimpangan,” tegasnya.
Ia tak sependapat dengan sikap sebagian kalangan yang mengatakan bahwa berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan menjalankan ibadah serta kepercayaan, Ahmadiyah tetap boleh melakukan aktivitasnya. Menurutnya, prinsip kebebasan di Indonesia tetap dibatasi berbagai hal.
“Kebebasan di sini tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan tetap dibatasi konstitusi, agama dan norma yang berlaku. Kalau bebas tanpa batas, itu namanya negara sekuler,” terang Kiai Ma’ruf yang juga Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dengan demikian, sambungnya, Ahmadiyah tak bisa dibiarkan hidup di negeri ini. Ia mendesak kepada pemerintah bertindak tegas menyusul keputusan Bakor Pakem tersebut. Hal itu juga untuk menghindari terjadnya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu pada jamaah Ahmadiyah. (rif)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, ajaran yang dianut Ahmadiyah merupakan bentuk penyimpangan terhadap Islam, bukan perbedaan pendapat. Karena itu, keputusan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang meminta Ahmadiyah menghentikan seluruh kegiatannya, sudah tepat.
Hal tersebut diungkapkan Rais Syuriyah PBNU KH Ma’ruf Amin dalam perbincangan dengan NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (24/4).<>
Kiai Ma’ruf—begitu panggilan akrabnya—menjelaskan, paham yang dianut Ahmadiyah dapat ditolelir jika hal itu merupakan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. “Kalau sudah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka, itu adalah jelas penyimpangan,” tegasnya.
Ia tak sependapat dengan sikap sebagian kalangan yang mengatakan bahwa berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan menjalankan ibadah serta kepercayaan, Ahmadiyah tetap boleh melakukan aktivitasnya. Menurutnya, prinsip kebebasan di Indonesia tetap dibatasi berbagai hal.
“Kebebasan di sini tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan tetap dibatasi konstitusi, agama dan norma yang berlaku. Kalau bebas tanpa batas, itu namanya negara sekuler,” terang Kiai Ma’ruf yang juga Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dengan demikian, sambungnya, Ahmadiyah tak bisa dibiarkan hidup di negeri ini. Ia mendesak kepada pemerintah bertindak tegas menyusul keputusan Bakor Pakem tersebut. Hal itu juga untuk menghindari terjadnya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu pada jamaah Ahmadiyah. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
6
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
Terkini
Lihat Semua
