PBNU: Masyarakat Jangan Bertindak Anarkis pada Ahmadiyah

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan atau bertindak anarkis pada jamaah Ahmadiyah meski aliran tersebut telah difatwa sesat. Penggunaan cara-cara kekerasan dengan alasan apa pun tak bisa dibenarkan.

Demikian dikatakan Rais Syuriyah PBNU KH Ma’ruf Amin dalam perbincangan dengan NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (24/4). “Tetap tidak boleh anarkis walaupun dianggap sesat,” tegasnya.<>

Kiai Ma’ruf—begitu panggilan akrabnya—pun mendesak kepada pemerintah dan aparat keamanan agar mencegah jika akan terjadi aksi-aksi kekerasan, seperti halnya merusak aset dan fasilitas milik Ahmadiyah.

Menurutnya, keputusan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang meminta Ahmadiyah menghentikan seluruh kegiatannya, sudah tepat. Sehingga, masyarakat tidak perlu berlebihan menyikapi keputusan tersebut.

Hal yang harus dilakukan masyarakat, katanya, adalah memberikan pencerahan kepada para pengikut Ahmadiyah. “Ajak mereka kembali pada Islam. Jangan melakukan kekerasan,” pinta Kiai Ma’ruf yang juga Ketua Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sementara, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang semestinya terbit Rabu (23/4) kemarin, hingga hari ini belum dapat ditandatangani. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, SKB yang menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat, masih dalam pembahasan.

Namun, Hatta menjelaskan, dirinya tidak mengetahui apa isi dari SKB tersebut. "Menyangkut apa materinya, kontennya seperti apa, hanya menteri-menteri terkait yang tahu," tandasnya.

Sebelumnya, Bakor Pakem merekomendasikan bahwa aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Aliran ini menyebutkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terkahir. Hal ini yang dianggap sejumlah ulama sebagai pencemaran agama Islam. (rif)