Warta
Pemerintah Diminta Implementasikan Hasil Evaluasi Haji
NU Online · Selasa, 1 Februari 2011 | 07:33 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah diminta mengimplementasikan hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2010 secara cepat dan tepat. Sehingga diharapkan pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji pada 2011 dan tahun-tahun mendatang, lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga didesak untuk segera menyelenggarakan tender penerbangan haji. Dengan mempercepat tender, diharapkan biaya penerbangan--yang selama ini mencapai 52 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)--bisa ditekan.<>
Demikian dinyatakan anggota Komisi VIII DPR Zainun Ahmadi di Jakarta, Selasa (1/2). Menurut Zainun, semua hasil pelaksanaan penyelenggaraaan ibadah haji bergantung manajemen dan kepemimpinan. "DPR dan pemerintah sepakat tahun ini ditender, tapi harus cepat karena sudah Februari. Sebab, penerbangan juga tidak bisa mendadak," katanya.
Mengenai pemondokan, Zainun berharap, jarak pemondokan jamaah haji Indonesia bisa lebih dekat dengan Masjidil Haram, Makkah, ataupun Masjid Nabawi, Madinah. Dalam hal ini, ia menyarankan pemerintah untuk mencontoh Malaysia.
Menurutnya, penyewaan pemondokan bagi jamaah haji Malaysia dilakukan dalam masa kontrak selama lima tahun. Cara tersebut dinilai efektif untuk menghindari persaingan ketat antarnegara dalam memperoleh pemondokan terdekat dari kedua masjid tersebut. (ful)
Pemerintah diminta mengimplementasikan hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2010 secara cepat dan tepat. Sehingga diharapkan pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji pada 2011 dan tahun-tahun mendatang, lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga didesak untuk segera menyelenggarakan tender penerbangan haji. Dengan mempercepat tender, diharapkan biaya penerbangan--yang selama ini mencapai 52 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)--bisa ditekan.<>
Demikian dinyatakan anggota Komisi VIII DPR Zainun Ahmadi di Jakarta, Selasa (1/2). Menurut Zainun, semua hasil pelaksanaan penyelenggaraaan ibadah haji bergantung manajemen dan kepemimpinan. "DPR dan pemerintah sepakat tahun ini ditender, tapi harus cepat karena sudah Februari. Sebab, penerbangan juga tidak bisa mendadak," katanya.
Mengenai pemondokan, Zainun berharap, jarak pemondokan jamaah haji Indonesia bisa lebih dekat dengan Masjidil Haram, Makkah, ataupun Masjid Nabawi, Madinah. Dalam hal ini, ia menyarankan pemerintah untuk mencontoh Malaysia.
Menurutnya, penyewaan pemondokan bagi jamaah haji Malaysia dilakukan dalam masa kontrak selama lima tahun. Cara tersebut dinilai efektif untuk menghindari persaingan ketat antarnegara dalam memperoleh pemondokan terdekat dari kedua masjid tersebut. (ful)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus LBH Sarbumusi Masa Khidmah 2025-2028
3
Ribuan Santri Pati Akan Gelar Aksi Tolak Kenaikan Tarif PBB 250 Persen hingga 5 Hari Sekolah
4
INDEF Soroti Pemblokiran Rekening yang Dianggap Reaktif dan Frustrasi Pemerintah Hadapi Judi Online
5
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
6
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
Terkini
Lihat Semua
