Warta
KORUPTOR HARAM DISHALATI
Perlu Definisi Tegas Soal Koruptornya
NU Online · Jumat, 20 Agustus 2010 | 11:27 WIB
Jakarta, NU Online
Meski tidak secara tegas menerima, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzani menolak jika ulama NU tidak menyalatkan para koruptor.
"Kalau disebut koruptor, siapa yang menentukan dan ukurannya seperti apa? Yang menentukan seorang itu koruptor kan dari proses sidik," kata Hasyim di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (20/8).<>
Menurut Hasyim, koruptor itu tidak bisa digeneralisir. Karena siapa yang menentukan seseorang koruptor atau tidak bukan hanya dari ketetapan disidik. Tidak cukup hanya diserahkan KPK seorang koruptor atau tidak.
"Karena yang tidak dibilang koruptor, belum tentu tidak korupsi. Oleh karenanya masalah itu harus didefinisikan tapi tidak bisa dipersonifikasikan," kata Hasyim.
Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mampu memberantas semua korupsi.
"Masalah ini harus didefinisikan, bukan dipersonifikasi," tutur mantan cawapres yang berdampingan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu seperti dilansir inilah.com.
Eksistensi KPK di Indonesia, ditegaskan Hasyim, tidak bisa menghilangkan sama sekali tindak pidana korupsi. Padahal, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang relatif luas.
"KPK harus tetap berjalan dengan dipimpin kepala negara. Jangan seperti sekarang, kepala negaranya pun bermasalah dengan KPK," tandas Hasyim. (mad)
Meski tidak secara tegas menerima, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzani menolak jika ulama NU tidak menyalatkan para koruptor.
"Kalau disebut koruptor, siapa yang menentukan dan ukurannya seperti apa? Yang menentukan seorang itu koruptor kan dari proses sidik," kata Hasyim di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (20/8).<>
Menurut Hasyim, koruptor itu tidak bisa digeneralisir. Karena siapa yang menentukan seseorang koruptor atau tidak bukan hanya dari ketetapan disidik. Tidak cukup hanya diserahkan KPK seorang koruptor atau tidak.
"Karena yang tidak dibilang koruptor, belum tentu tidak korupsi. Oleh karenanya masalah itu harus didefinisikan tapi tidak bisa dipersonifikasikan," kata Hasyim.
Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mampu memberantas semua korupsi.
"Masalah ini harus didefinisikan, bukan dipersonifikasi," tutur mantan cawapres yang berdampingan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu seperti dilansir inilah.com.
Eksistensi KPK di Indonesia, ditegaskan Hasyim, tidak bisa menghilangkan sama sekali tindak pidana korupsi. Padahal, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang relatif luas.
"KPK harus tetap berjalan dengan dipimpin kepala negara. Jangan seperti sekarang, kepala negaranya pun bermasalah dengan KPK," tandas Hasyim. (mad)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
Terkini
Lihat Semua
