Jakarta, NU Online
Menyikapi revisi UU Pemilu dan pembahasan RUUK Yogyakarta, DPP PKB berpandangan, jabatan gubernur cukup dipilih melalui DPRD setempat. “Tidak perlu menggunakan mekanisme Pemilukada seperti selama ini,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (31/1).
Menurut Muhaimin, penyelenggaraan Pemilikuda seperti yang terjadi selama ini, selain biaya penyelenggaraannya sangat mahal, juga manyak memunculkan permasalahan soal gugatan suara. Waktu dan energi yang ada habis untuk menangani konflik yang muncul pasca-Pemilukada, ketimbang energi yang ada dikerahkan untuk pembangunan.
/>
“PKB berpandangan, sebaiknya gubernur ke depannya dipilih lewat DPRD. Tidak melalui Pemilukada,” tegas MUhaimin.
Jabatan Gubernur, lanjut Muhaimin, cukup dipilih DPRD dan disyahkan oleh presiden. Posisi gubernur sesungguhnya representasi dari Pemerintah Pusat. Sementara di sisi lain, gubernur tidak terkait langsung dengan masyarakat di bawah. Mereka yang bersentuhan langsung dengan rakyat selama ini adalah bupati/walikota.
"Meski demikian kami berharap, wacana gubernur cukup dipilih melalui DPRD, konsepnya dimatangkan dulu agar tidak sebatas spontan. Melainkan didasari pemikiran yang dalam. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah lainnya,” ujarnya.
Muhaimin menambahkan, pimilihan gubernur oleh DPRD ini merupakan tuntutan riil yang ada saat ini untuk lebih menyederhanakan proses demokrasi di lapangan. Namun tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
“Mengingat masyarakat saat ini telah menghadapi kejenuhan karena dihadapkan berbagai pemilu. Pilpres, Pileg dan Pemilukada,” pungkasnya. (min)
Menyikapi revisi UU Pemilu dan pembahasan RUUK Yogyakarta, DPP PKB berpandangan, jabatan gubernur cukup dipilih melalui DPRD setempat. “Tidak perlu menggunakan mekanisme Pemilukada seperti selama ini,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (31/1).
Menurut Muhaimin, penyelenggaraan Pemilikuda seperti yang terjadi selama ini, selain biaya penyelenggaraannya sangat mahal, juga manyak memunculkan permasalahan soal gugatan suara. Waktu dan energi yang ada habis untuk menangani konflik yang muncul pasca-Pemilukada, ketimbang energi yang ada dikerahkan untuk pembangunan.
/>
“PKB berpandangan, sebaiknya gubernur ke depannya dipilih lewat DPRD. Tidak melalui Pemilukada,” tegas MUhaimin.
Jabatan Gubernur, lanjut Muhaimin, cukup dipilih DPRD dan disyahkan oleh presiden. Posisi gubernur sesungguhnya representasi dari Pemerintah Pusat. Sementara di sisi lain, gubernur tidak terkait langsung dengan masyarakat di bawah. Mereka yang bersentuhan langsung dengan rakyat selama ini adalah bupati/walikota.
"Meski demikian kami berharap, wacana gubernur cukup dipilih melalui DPRD, konsepnya dimatangkan dulu agar tidak sebatas spontan. Melainkan didasari pemikiran yang dalam. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah lainnya,” ujarnya.
Muhaimin menambahkan, pimilihan gubernur oleh DPRD ini merupakan tuntutan riil yang ada saat ini untuk lebih menyederhanakan proses demokrasi di lapangan. Namun tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
“Mengingat masyarakat saat ini telah menghadapi kejenuhan karena dihadapkan berbagai pemilu. Pilpres, Pileg dan Pemilukada,” pungkasnya. (min)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus LBH Sarbumusi Masa Khidmah 2025-2028
3
Ribuan Santri Pati Akan Gelar Aksi Tolak Kenaikan Tarif PBB 250 Persen hingga 5 Hari Sekolah
4
INDEF Soroti Pemblokiran Rekening yang Dianggap Reaktif dan Frustrasi Pemerintah Hadapi Judi Online
5
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
6
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
Terkini
Lihat Semua
