Warta

PKB Kubu Muhaimin Siapkan Dewan Mustasyar

NU Online  ·  Kamis, 1 Mei 2008 | 23:30 WIB

Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar menyiapkan sebuah lembaga baru di dalam partainya, yakni dewan mustasyar (dewan penasihat). Lembaga tersebut posisinya berada di atas dewan syura dan dewan tanfidz.

Pembentukannya akan disahkan dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) kubunya yang akan digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, hari ini hingga 4 Mei mendatang. Demikian dikatakan Wakil Sekretatris Jenderal PKB kubu Muhaimin, Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Kamis (1/5) kemarin.<>

Mengenai pelaksanaan MLB tersebut, Helmy menjelaskan, persiapan yang dilakukan panitia sudah maksimal. Semua DPW dan DPC yang diundang telah mengkonfirmasi akan datang.

"MLB di Ancol akan dibuka oleh Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar, dan untuk undangan sudah dilakukan konfirmasi," jelasnya.

Kubu Muhaimin menetapkan 14 syarat untuk peserta MLB untuk menghindari adanya penyusup. "Kita syaratkan registrasi yang ketat dalam MLB ini. Misalnya, harus tanda tangani 14 syarat, salah satunya menyertakan SK asli dari DPW atau DPC," kata Sekretaris Jenderal Lukman Edy.

Syarat lainnya, menyerahkan mandat resmi dari pengurus wilayah dan cabang, melampirkan keputusan resmi, baik dalam rapat pimpinan, kerja maupun yang lainnya. Selain itu peserta harus menyertakan syarat mengakui MLB di Mercure, Ancol, sebagai satu-satunya MLB PKB untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Peserta juga harus memberikan foto.

Tidak hanya itu. Panitia juga akan mengecek apakah peserta sudah menerima materi MLB yang dikirim satu pekan lalu atau tidak. "Peserta harus melengkapi 14 syarat, bagi para penyusup tidak akan bisa masuk," kata Lukman.

Dia juga menjelaskan peserta yang sudah mengkonfirmasikan kehadirannya sejak pukul 08.30-13.30 WIB mencakup 407 cabang. "Siang ini kita terima sekitar 1.000 peserta, DPW sekitar 29, kecuali 23 DPW yang tidak mau karena mereka tidak mau lihat kebenaran yang ada. DPW-DPW yang tidak mau Kaltim, Jambi, Papua Barat. Mereka tidak mau hadir dengan alasan transportasi," katanya. (rif)