Jakarta, NU Online
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan gedung baru DPR RI yang akan menelan biaya sebesar 1.6 trilyun dinilainya bukan prioritas pertama. Yang mendesak dilakukan adalah penambahan staff ahli DPR untuk meningkatkan kinerja parlemen.
“DPR butuh tenaga ahli yang banyak untuk menjembatani pembahasan RUU dan meningkatkan kinerja dengan pemerintah,” katanya seusai memberangkatkan para pemudik di Jakarta, Sabtu.<>
Penambahan fasilitas gedung untuk penambah ruangan dinilainya memang tetap perlu tetapi biaya yang dikeluarkan tidak harus sebesar yang diwacanakan saat ini.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang merundingkan tiga hal dengan Malaysia, yaitu masalah perbatasan, tenaga kerja dan working group tentang berbagai persoalan ekonomi, termasuk pertanian.
Upaya bantuan hukum juga dilakukan kepada para TKI yang terancan hukuman mati di Malaysia. Ia menjelaskan ada tiga jenis bantuan yang diberikan, yaitu pendampingan dariKBRI, oleh fihak swasta seperti perusahaan pengerah tenaga kerja atau perusahaan asuransiatau melalui pendekatan khusus yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenakertrans.
Ia berharap rakyat Indonesia mensikapi dengan rasional dan berkepala dingin berbagai persoalan yang mengemuka antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. (mkf)
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan gedung baru DPR RI yang akan menelan biaya sebesar 1.6 trilyun dinilainya bukan prioritas pertama. Yang mendesak dilakukan adalah penambahan staff ahli DPR untuk meningkatkan kinerja parlemen.
“DPR butuh tenaga ahli yang banyak untuk menjembatani pembahasan RUU dan meningkatkan kinerja dengan pemerintah,” katanya seusai memberangkatkan para pemudik di Jakarta, Sabtu.<>
Penambahan fasilitas gedung untuk penambah ruangan dinilainya memang tetap perlu tetapi biaya yang dikeluarkan tidak harus sebesar yang diwacanakan saat ini.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang merundingkan tiga hal dengan Malaysia, yaitu masalah perbatasan, tenaga kerja dan working group tentang berbagai persoalan ekonomi, termasuk pertanian.
Upaya bantuan hukum juga dilakukan kepada para TKI yang terancan hukuman mati di Malaysia. Ia menjelaskan ada tiga jenis bantuan yang diberikan, yaitu pendampingan dariKBRI, oleh fihak swasta seperti perusahaan pengerah tenaga kerja atau perusahaan asuransiatau melalui pendekatan khusus yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenakertrans.
Ia berharap rakyat Indonesia mensikapi dengan rasional dan berkepala dingin berbagai persoalan yang mengemuka antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. (mkf)
Terpopuler
1
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
2
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
3
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
6
Dirut NU Online Dorong PCNU Kota Bekasi Perkuat Media dengan Ilmu Pengetahuan
Terkini
Lihat Semua
