Jakarta, NU Online
Direktur Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding tidak sependapat dengan wacana penggantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggantian itu dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.
"Tapi ini justru akan menambah masalah," katanya kepada okezone di sela acara simposium nasional PKB di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).<>
Lebih lanjut dia mengatakan, hal yang wajar jika memang ada beberapa pihak yang kecewa dengan kinerja KPU sekaligus menginginkan agar anggota KPU diganti.
"Tapi kan tugas anggota KPU sekarang itu lebih banyak dari KPU sebelumnya. Jumlah parpol juga lebih banyak. Dan seharusnya kita mengawal KPU supaya mereka bekerja sesuai tahapan," ujarnya.
Seperti diketahui , Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta anggota KPU segera mengundurkan diri karena kinerja mereka dianggap buruk. Permintaan ini terkait amburadulnya tahapan pemilu, seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang minus Papua Barat dan luar negeri, serta penetapan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT) yang juga berubah-ubah.
Senada dengan JPPR, Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay juga meminta Presiden segera mengevaluasi kinerja KPU karena banyaknya tahapan pemilu yang tidak beres. (okz)
Direktur Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding tidak sependapat dengan wacana penggantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggantian itu dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.
"Tapi ini justru akan menambah masalah," katanya kepada okezone di sela acara simposium nasional PKB di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).<>
Lebih lanjut dia mengatakan, hal yang wajar jika memang ada beberapa pihak yang kecewa dengan kinerja KPU sekaligus menginginkan agar anggota KPU diganti.
"Tapi kan tugas anggota KPU sekarang itu lebih banyak dari KPU sebelumnya. Jumlah parpol juga lebih banyak. Dan seharusnya kita mengawal KPU supaya mereka bekerja sesuai tahapan," ujarnya.
Seperti diketahui , Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta anggota KPU segera mengundurkan diri karena kinerja mereka dianggap buruk. Permintaan ini terkait amburadulnya tahapan pemilu, seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang minus Papua Barat dan luar negeri, serta penetapan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT) yang juga berubah-ubah.
Senada dengan JPPR, Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay juga meminta Presiden segera mengevaluasi kinerja KPU karena banyaknya tahapan pemilu yang tidak beres. (okz)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
6
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
Terkini
Lihat Semua
