Jakarta, NU Online
Renovasi yang tampak dipaksakan atas sejumlah tempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jelas semakin memperburuk citra para wakil rakyat di mata publik. Demikian dinyatakan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, Jum'at (21/11).
Menurut Karding, renovasi gedung yang dilakukan DPR, hanya akan menambah beban bagi anggota DPR. Upaya perbaikan fasilitas ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang tengah dirasakan rakyat.<>
"Ini jelas beban buat anggota dewan yang belakangan ini mendapat sorotan. Kesannya para anggota yang meminta renovasi, padahal itu kan wewenang Sekretariat DPR," ujar Karding.
Karding berharap, renovasi ruangan DPR harus memiliki prioritas kebutuhan. Dia juga menuntut agar proses renovasi tersebut dilakukan dengan transparansi anggarannya.
"Sekretariat DPR juga harus punya jangka waktu renovasi. Jangan timbul kesan setiap tahun melakukan renovasi. Kalau sekarang jelas tidak bisa ditarik, karena sudah terlanjur berjalan," tandasnya.
Sementara itu, dalam pengamatan NU Online, Rumah dinas DPR di kawasan Kalibata jakarta Selatan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya juga belum direnovasi. Meski demikian para anggota dewan telah meninggalkan tempat tersebut sejak mereka menerima uang kompensasi sebesar 13 juta perbulan pada Maret lalu. (min)
Renovasi yang tampak dipaksakan atas sejumlah tempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jelas semakin memperburuk citra para wakil rakyat di mata publik. Demikian dinyatakan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, Jum'at (21/11).
Menurut Karding, renovasi gedung yang dilakukan DPR, hanya akan menambah beban bagi anggota DPR. Upaya perbaikan fasilitas ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang tengah dirasakan rakyat.<>
"Ini jelas beban buat anggota dewan yang belakangan ini mendapat sorotan. Kesannya para anggota yang meminta renovasi, padahal itu kan wewenang Sekretariat DPR," ujar Karding.
Karding berharap, renovasi ruangan DPR harus memiliki prioritas kebutuhan. Dia juga menuntut agar proses renovasi tersebut dilakukan dengan transparansi anggarannya.
"Sekretariat DPR juga harus punya jangka waktu renovasi. Jangan timbul kesan setiap tahun melakukan renovasi. Kalau sekarang jelas tidak bisa ditarik, karena sudah terlanjur berjalan," tandasnya.
Sementara itu, dalam pengamatan NU Online, Rumah dinas DPR di kawasan Kalibata jakarta Selatan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya juga belum direnovasi. Meski demikian para anggota dewan telah meninggalkan tempat tersebut sejak mereka menerima uang kompensasi sebesar 13 juta perbulan pada Maret lalu. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
6
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
Terkini
Lihat Semua
