Warta
PPP Desak Pemerintah Segera Terbitkan SKB Ahmadiyah
NU Online · Sabtu, 10 Mei 2008 | 08:23 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali mendesak pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri mengenai penghentian aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Suryadharma Ali dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Fraksi PPP se-Indonesia di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta, Sabtu (10/5).<>
"PPP mendorong pemerintah untuk tidak ragu-ragu mengeluarkan SKB tentang jamaah Ahmadiyah. PPP yakin, keluarnya SKB merupakan penyelesain integral terhadap JAI dan kelompok sempalan lain," kata Suryadharma.
Menurutnya, kemerdekaan beragama bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kemerdekaan menurut aturan main yang disepakati bersama di dalam agama yang bersangkutan.
Namun, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu meminta masyarakat tidak menggunakan cara kekerasan dalam menghadapi jamaah Ahmadiyah. "Yang kita tantang habis adalah ajaran Ahmadaiyah, bukan orang atau harta benda, dan fasilitas mereka. Perlu diselesaikan dengan kepala dingin, menjauhi tindakan anarkis," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Internatioanl Center for Islam and Pluralism (ICIP), Syafi'i Anwar, menyatakan tekanan untuk membubarkan Ahmadiyah dinilai justru menjadi pemicu terjadinya kekerasan.
Ia rencana penerbitan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung untuk membubarkan Ahmadiyah. "Karena itu (keyakinan JAI) hak konstitusi kebebasan beragama," katanya.
Syafi'i mencontohkan kekerasan pengaruh tekanan pembubaran JAI, yakni masyarakat penganut Ahmadiyah di Lombok sampai sekarang masih tinggal di tempa-tempat pengungsian. Selain itu, masjid di daerah Sukabumi dibakar massa. (okz/rif)
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali mendesak pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri mengenai penghentian aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Suryadharma Ali dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Fraksi PPP se-Indonesia di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta, Sabtu (10/5).<>
"PPP mendorong pemerintah untuk tidak ragu-ragu mengeluarkan SKB tentang jamaah Ahmadiyah. PPP yakin, keluarnya SKB merupakan penyelesain integral terhadap JAI dan kelompok sempalan lain," kata Suryadharma.
Menurutnya, kemerdekaan beragama bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kemerdekaan menurut aturan main yang disepakati bersama di dalam agama yang bersangkutan.
Namun, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu meminta masyarakat tidak menggunakan cara kekerasan dalam menghadapi jamaah Ahmadiyah. "Yang kita tantang habis adalah ajaran Ahmadaiyah, bukan orang atau harta benda, dan fasilitas mereka. Perlu diselesaikan dengan kepala dingin, menjauhi tindakan anarkis," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Internatioanl Center for Islam and Pluralism (ICIP), Syafi'i Anwar, menyatakan tekanan untuk membubarkan Ahmadiyah dinilai justru menjadi pemicu terjadinya kekerasan.
Ia rencana penerbitan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung untuk membubarkan Ahmadiyah. "Karena itu (keyakinan JAI) hak konstitusi kebebasan beragama," katanya.
Syafi'i mencontohkan kekerasan pengaruh tekanan pembubaran JAI, yakni masyarakat penganut Ahmadiyah di Lombok sampai sekarang masih tinggal di tempa-tempat pengungsian. Selain itu, masjid di daerah Sukabumi dibakar massa. (okz/rif)
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Agustus 2025, Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh
2
Upah Guru Ngaji menurut Tafsir Ayat, Hadits, dan Pandangan Ulama
3
Pakar Linguistik: One Piece Dianggap Representasi Keberanian, Kebebasan, dan Kebersamaan
4
IPK Tinggi, Mutu Runtuh: Darurat Inflasi Nilai Akademik
5
2 Alasan LPBINU Bandung Sosialisasikan Literasi Bencana untuk Penyandang Disabilitas
6
PBNU Minta PPATK Tak Ambil Kebijakan Serampangan soal Pemblokiran Rekening Menganggur
Terkini
Lihat Semua
