Warta
PPP: Usulan PT 5 Persen Buka Praktek Kartelisasi di Parlemen
NU Online · Kamis, 3 Juni 2010 | 11:49 WIB
Jakarta, NU Online
Usulan kenaikan Parliamentary Threshold (PT) yang terlalu besar dinilai sangat membahayakan demokrasi. PPP mengusulkan PT untuk Pemilu 2014 mendatang cukup 3 persen saja.
"Berbahaya PT lima persen itu. Berbahaya karena akan membuka kartelisasi dan oligarki. Sebab dengan semakin sedikit parpol di parlemen menjadi tidak sehat," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim kepada wartawan usai memberi masukan kepada Baleg DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6). />
Lukman menyampaikan PT saat ini yang sebesar 2,5 persen sudah sangat moderat. Lukman khawatir kenaikan PT bisa menurunkan drastis jumlah parpol yang bisa lolos ke DPR dan akhirnya bisa menganggu fungsi kontrol DPR.
"Check and balances menjadi terganggu, fungsi kedewanan menjadi tidak efektif dan efisien. Jumlah parpol terlalu sedikit tidak dinamis," protes Lukman.
Oleh karena itu, lanjut Lukman, PPP mengusulkan kenaikan PT sedikit saja. "Yang ada sekarang 2,5 persen sudah memadahi. Kalaupun dinaikkan, ya 3 persen lah," tutupnya. (ful)
Usulan kenaikan Parliamentary Threshold (PT) yang terlalu besar dinilai sangat membahayakan demokrasi. PPP mengusulkan PT untuk Pemilu 2014 mendatang cukup 3 persen saja.
"Berbahaya PT lima persen itu. Berbahaya karena akan membuka kartelisasi dan oligarki. Sebab dengan semakin sedikit parpol di parlemen menjadi tidak sehat," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim kepada wartawan usai memberi masukan kepada Baleg DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
Lukman menyampaikan PT saat ini yang sebesar 2,5 persen sudah sangat moderat. Lukman khawatir kenaikan PT bisa menurunkan drastis jumlah parpol yang bisa lolos ke DPR dan akhirnya bisa menganggu fungsi kontrol DPR.
"Check and balances menjadi terganggu, fungsi kedewanan menjadi tidak efektif dan efisien. Jumlah parpol terlalu sedikit tidak dinamis," protes Lukman.
Oleh karena itu, lanjut Lukman, PPP mengusulkan kenaikan PT sedikit saja. "Yang ada sekarang 2,5 persen sudah memadahi. Kalaupun dinaikkan, ya 3 persen lah," tutupnya. (ful)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua
