Rizal Ramli: Kaum Neoliberal Sengaja Memiskinkan Rakyat
NU Online · Jumat, 15 Agustus 2008 | 00:22 WIB
Kaum neoliberal yang menjadi penentu kebijakan ekonomi di pemerintahan sengaja memiskinkan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan mereka. Selama ini kebijakan fiskal, moneter, perbankan dan pasar modal Indonesia tidak pro-pertanian dan rakyat
Demikian dikatakan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli dalam diskusi yang diadakan Direktorat Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor dan the International Center for Applied Finance and Economics (Inter CAFE), seperti dirilis Humas IPB, Kamis (14/8).<>
“Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu terjadi karena kebijakan pemerintah tidak memihak kepada rakyat,” kata Rizal Ramli
Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia menerima uluran bantuan IMF, kondisi perekonomian bukannya membaik. Indonesia menandatangani letter of intens yang berisi konsep Washington Consensus.
"Indonesia kian masuk dalam cengkeraman neoliberal dunia. Bank lebih berfungsi menjaga inflasi dan nilai tukar uang, bukan memberikan bantuan kredit usaha bagi usaha kecil menengah. Wajar jika petani, nelayan atau masyarakat yang bergerak di sektor riil tidak memperoleh akses modal,” katanya.
Menurut Rizal, kondisi ekonomi Indonesia saat ini seperti gelas anggur. Kaum miskinnya banyak, kelas menengahnya tidak ada, langsung dipenuhi kaum elite. “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” katanya.
Kebijakan pemerintah saat ini hanya menyenangkan kaum elit yang porsinya hanya 10 persen, sedangkan 90 persen diabaikan. (nam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua