Saifullah Yusuf Belum Tentukan Pilihan, Ansor atau PKB

Surabaya, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Drs A Hasyim Muzadi mengakui Ketua Umum PP GP Ansor Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga Sekjen DPP PKB versi MLB Yogyakarta hingga kini belum menentukan pilihan antara Ansor atau PKB.

"Kami bukan melakukan penataan ulang, tapi kami melaksanakan keputusan Muktamar NU di Solo bahwa pengurus harian di NU tak boleh merangkap sebagai pengurus harian di partai mana pun, termasuk PKB," katanya di Surabaya, Sabtu.

Menurut Hasyim, institusi NU sudah menanyakan kepada para pengurus yang dinilai rangkap jabatan, diantaranya Saifullah Yusuf, KH Mas Subadar, dan sebagainya.

"Mereka sudah ditanya memilih NU atau sono (tempat lain), kalau mereka tak menjawab berarti memilih yang sono. KH Mas Subadar memilih NU, sedang Saifullah Yusuf masih beralibi untuk menunggu proses, tapi kalau dia sudah definitif di PKB ya harus memilih Ansor atau PKB," katanya.

Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang itu menyatakan NU melaksanakan aturan itu karena jika NU dirangkap dengan partai politik atau tempat lain maka NU dapat dipastikan akan "kalah" dan bahkan ada kemungkinan NU akan dijadikan komoditas politik, sehingga NU-nya mati.

"Untuk PBNU, PWNU, dan PCNU ada aturan yang beda yakni PBNU yang sebelumnya membolehkan terlibat pencalonan, maka sekarang Rois Aam dan Ketua Umum PBNU dilarang merangkap baik di jabatan legislatif maupun eksekutif," katanya.

Namun, katanya, bagi pengurus badan otonom (banom) di PBNU seperti Ansor diperbolehkan merangkap dengan jabatan eksekutif seperti menteri, tapi tetap dilarang merangkap dengan jabatan legislatif seperti menjadi pengurus PKB atau partai lain.

"Untuk PWNU dan PCNU masih diperbolehkan mencalonkan diri pada jabatan legislatif atau eksekutif, asalkan yang bersangkutan non-aktif terlebih dulu," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar mengatakan PBNU memang telah mengeluarkan surat nomer 115 tentang aturan main pengurus NU dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), baik gubernur, bupati, maupun walikota pada ratusan daerah di Indonesia.

"Aturan PBNU menyebutkan bahwa NU tak terlibat dalam pilkada dan pengurus NU disarankan untuk tidak terlibat dalam pencalonan pada pilkada, namun jika ada pengurus yang terlibat maka dia harus non-aktif dan dilarang keras menyeret NU dalam dukung-mendukung," katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, PWNU Jatim telah mengeluarkan peringatan sejumlah pengurus untuk memilih yakni KH Mas Subadar (Syuriah NU Jatim dan terlibat PKB versi MLB Yogyakarta), dan KH Sholeh Qosim (Syuriah NU Jatim dan terlibat rencana pembentukan PBNU Tandingan).

Selain itu, Rubaidi (Ansor Jatim dan terlibat PKB Jatim versi MLB Yogyakarta), dan Ahmad Heri (Wakil Sekretaris NU Jatim dan terlibat PKB Jatim versi Muktamar PKB di Semarang). "Saya memilih NU," kata Ahmad Heri, menanggapi peringatan PWNU Jatim itu.(ant/mkf)