Cirebon, NU Online
Sekitar 10.000 warga yang terdiri dari santri, ulama dan tokoh masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jumat (30/11) sore berunjuk rasa dengan turun ke jalan membentuk barisan sepanjang satu kilometer dan memacetkan arus lalu lintas Bandung-Cirebon sepanjang dua kilometer.
Mereka kembali menyuarakan tuntutan agar ruas Tol Cikampek-Palimanan tidak melintasi kawasan pengembangan Pesantren Babakan Ciwaringin tetapi bergeser ke arah Utara sesuai dengan trace jalan yang sempat disosialisasikan tahun 2006 dan bukan trace jalan tahun 1996.
<>Sesepuh Pesantren Babakan Ciwaringin, KH Maktum Hanan yang ikut mengawal massa mengungkapkan, permintaan pemindahan rencana pembangunan jalan tol ke wilayah utara pesantren merupakan harga mati yang tidak bisa diganggu gugat.
"Jika jalan tol itu dibangun membelah area pengembangan pesantren tentu akan menyulut keresahan masyarakat dan pengurus pesantren, karena wilayah itu sudah merupakan amanah leluhur kami agar dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan pendidikan," katanya.
Menurut Kiai Maktum, pihaknya berharap pembangunan jalan tol ini dipindahkan ke wilayah utara pesantren sesuai dengan rencana pemerintah pada tahun 2006 lalu. "Jangan sampai pembagunan ini dipaksakan karena sangat jelas ada efek negatif," katanya.
Hal senada diungkap Rektor Unswagati Cirebon Dr Djakaria Mahmud yang juga ikut dalam kendaraan pengawal, bahwa, secara teknis pemindahan itu dimungkinkan daripada membuat jalan layang atau "under pass" karena justru lebih mahal biayanya. "Justru lebih mudah untuk bergeser, kenapa mesti mencari yang susah dan mempunyai penolakan yang tinggi," katanya.
Pada selebaran yang dibagikan, tercatat adanya indikasi sejumlah oknum yang memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara termasuk intimidasi, pemalsuan tanda tangan dan pemutarbalikan fakta. Selebaran yang dibawa para pengunjuk rasa juga mengingatkan adanya kabar bohong bahwa harga pembebasan tanah mencapai satu juta per meter persegi.
Sebelumnya, Ahad (25/11) lalu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, datang ke Ponpes Ciwaringin untuk melakukan dialog tentang penolakan jalur tol yang membelah pesantren.
Ia berjanji akan mempertimbangkan alternatif pergeseran trace jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa) ke arah Utara agar tidak membelah area pengembangan pondok pesantren.
"Kami tidak bisa memutuskan saat ini, namun akan kami pertimbangkan dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim yang akan membahas permasalahan ini," kata Djoko saat berdialog dengan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di rumah KH Ashari Amin, di bagian Utara Pesantren Babakan.
Seperti diberitakan sebelumnya pada acara "Public Hearing" Penyusunan Studi AMDAL di Kantor Kecamatan Palimanan, 25 Juli 2007 lalu, Pimpro Tol Cikampek-Palimanan Azwar Hamid dari PT Lintas Marga Sedaya, di hadapan puluhan aparat desa dan Muspika mengatakan, setelah disurvei Konsultan Jepang yaitu PT Mitra Pasific ternyata banyak trace yang harus digeser sehingga tidak lagi seusai dengan peta awal.
Pergeseran itu disebabkan adanya pergeseran di sekitar Kopo, Cikampek karena trace jalan menghindari danau bekas galian C sehingga trace jalan yang lain juga mengalami perubahan, bergeser sekitar 500 meter ke sebelah Selatan trace semula. (ant/mal)
Terpopuler
1
Kronologi Penembakan terhadap Guru Madin di Jepara Versi Korban
2
Silampari: Gerbang Harapan dan Gotong Royong di Musi Rawas
3
Sejarah Baru Pagar Nusa di Musi Rawas: Gus Nabil Inisiasi Padepokan, Ketua PCNU Hibahkan Tanah
4
Hukum Mengonsumsi Makanan Tanpa Label Halal
5
NU Peduli Salurkan Bantuan Sembako kepada Pengungsi Erupsi Lewotobi
6
Kekompakan Nahdliyin Inggris Harus Terus Dijaga
Terkini
Lihat Semua