Malang, NU Online
Munculnya partai baru dengan basis warga nahdliyin, direspon dingin pengurus NU (Nahdlatul Ulama), baik di tingkatan pusat, wilayah, maupun cabang. Hal itu terlihat dari rendahnya respon yang ditunjukkan terkait munculnya partai baru bernama PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) itu.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, masyarakat senang dengan urusan gegeran (ribut-ribut-Red). Karena merasa tidak cocok, kemudian membikin partai sendiri. “Politik memang penting, tapi bagaimanan melakukan dan menggunakannya harus hati-hati,” ujarnya saat berbicara pada pelantikan Pengurus Cabang NU Kabupaten Malang, di Pondok Pesantren Shirotul Fuqoha, Gondanglegi, beberapa waktu lalu
<>Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam itu juga menegaskan, PBNU tidak ada kaitannya dengan PKNU. Menurutnya, itu berangkat dari inisaitif beberapa kalangan saja. “PBNU tidak ikuti-ikut, itu inisiatif mereka saja,” imbuhnya.
Meskipun begitu, Hasyim mempersilakan warga nahdlyiyin menetukan sikap dalam memilih partai politik. Sebab, persoalan politik merupakan hak setiap warga negera yang mempunyai dasar hukum. “Warga NU bebas, siapa saja bisa masuk, tidak ada larangan bagi mereka untuk masuk PKNU,” lanjut mantan calon wakil presiden RI itu.
Sebelumnya, Rois Syuriah Pengurus Wilayah NU Jatim, KH Masduki Mahfud melantik pengurus cabang NU Kabupaten Malang periode 2006-2011. Yakni Rois Suriah KH Mohammad Dahlan Ghoni, menggantikan KH Farihin Muhson, dan melantik Ketua Tanfidziyah KH Sholihin Mahfud menggantikan KH Mashudi Busiri, serta melantik Mustasyar KH Basori Alwi.
Selain dihadiri ketua umum PBNU, Rois PWNU, juga dihadiri pejabat pemkab, Bupati Malang Sujud Pribadi, Wabup Rendra Kresna, Kandepag Achwan Mukarrom, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sanusi, dan sejumlah tokoh politik di kabupaten.
Terkait dengan kemuculan PKNU, secara implisit Rois Syuriah PW NU Jatim, KH Masduki Mahfud mengimbau pada sejumlah ulama tidak melupakan tugas dakwah, sehingga kecolongan. Pengasuh Ponpes Mergosono itu mencontohkan munculnya shalat dua bahasa di wilayah kabupaten merupakan kelemahan alim ulama, sehingga bisa muncul.
Sementara itu, Ketua Tanfidiyah KH Sholihin Mahfud juga mengatakan bahwa keikutsertaan warga NU ke PKNU merupakan hak setiap warga. Hanya saja, ia menegaskan pihaknya tidak bisa menfasilitasi kemunculan partai tersebut di kabupaten, apalagi hingga detik ini belum ada perbincangan dengan pengurus tersebut. “Yang jelas belum banyak yang tahu, nanti masyarakat akan memikirkan yang terbaik untuk dirinya seiring dengan perkembangan pikirannya,” ujar Dekan FAI Unisma ini. (gpa/sis)
Terpopuler
1
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
2
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
3
Bendera One Piece Marak, Sarbumusi Serukan Pengibaran Merah Putih
4
Gelombang Tinggi di Cianjur Hantam 67 Perahu Nelayan, SNNU Desak Revitalisasi Dermaga
5
Hadiri Haul Buntet 2025, Ketum PBNU Tegaskan Pesantren Punya Saham dalam Tegaknya NKRI
6
Alumni IPNU Harus Hadir Jadi Penjernih dalam Konflik Sosial dan Jembatan Antarkelompok
Terkini
Lihat Semua