Ulama Kini Tak Diajak Sukseskan KB

Jakarta, NU Online
Angka pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1.35 persen per tahun atau sekitar 4 juta per tahun saat ini masih merupakan satu tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dikhawatirkan bisa menimbulkan ledakan jumlah penduduk dimasa mendatang.

Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk tersebut sulit ditekan pada level yang lebih rendah. Alat KB yang harus dibeli, desentralisasi yang menyebabkan digabungnya institusi BKKBN dengan lembaga lain di Pemda, sampai dengan berkurangnya petugas lapangan KB, merupakan sebagian faktor yang layak disebut.

Peran para ulama dan tokoh agama yang pada masa lalu sangat gencar membantu mensosialisasikan pentingnya KB demi menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera kini juga nyaris tak terdengar.

“Kini sudah nyaris tak terdengar lagi khutbah-khutbah Jum’at atau mauidhoh hasanah dalam perhelatan pengantin agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah dengan membina keluarga yang sehat, harmonis dan dalam jumlah yang terlalu banyak,” tandas Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) HM Rozy Munir kepada NU Online, Senin.

Rozy Munir yang juga salah satu ketua PBNU tersebut khawatir terhadap tidak dirangkulnya kalangan agamawan dalam mendukung program KB akan mengurangi pemahaman pentingnya KB bagi generasi muda. “Karena tidak terus-menerus dimaintain, saya takut keluarga muda tak tahu cara yang benar dalam melaksanakan KB,” imbuhnya.

Sebenarnya kesadaran bahwa KB tidak bertentangan dengan ajaran agama sudah difahami oleh masyarakat. Namun peran tokoh agama tak cukup disitu saja, para tokoh agama perlu ambil bagian dalam menempatkan manusia sebagai subyek dari pembangunan, bukan sekedar obyek.

Perubahan kondisi sosial politik pasca reformasi dengan tumbuh suburnya jumlah parpol yang ada menyebabkan mereka cenderung sibuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Mereka juga kurang mendorong suksesnya program KB. “Partai-partai Islam juga kurang terdorong mensukseskan KB,” katanya.

Menurutnya saat ini yang paling penting adalah adalah political will dari pemerintah dalam mengembalikan peran BKKBN seperti semula. “Pemberian alat kontrasepsi, penyediaan informasi, semuanya terbuka dengan jelas, lalu dibangunlah kembali pos yandu yang bermanfaat sekali, terutama pada ibu-ibu, diperbanyak lagi penyuluh-penyuluh. Ini akan lebih banyak membuka kesempatan memperoleh informasi dan pelayanan bagi masyarakat,” tuturnya.

Selain itu lembaga KB yang ada saat ini tidak mumpuni. “Mestinya ada lembaga yang berwibawa, misalnya badan LPMD yang tanggung jawab langsung pada presiden sehingga kalau ada kemacetan KB lintas sektoral, ia memiliki kewenangan yang lebih tinggi untuk melakukan pemberesan-pemberesan masalah,” tandasnya. (mkf)