Daerah
Dinilai Pasung Kedaulatan Desa, Nahdliyin Jombang Desak Perbup Dikaji Ulang
Kamis, 18 Agustus 2016 | 00:14 WIB
Jombang, NU Online
Puluhan warga yang tergabung dalam Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPD) di Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka meminta dewan untuk memanggil Bupati Nyono Suharli Wihandoko guna mengaji ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016. Peraturan tersebut dinilai telah merampas kedaulatan desa.
"Kita meminta kepada para dewan ini untuk memanggil bupati, ingatkan dia," kata Aan Ansori, salah satu Pengurus KNPD di hadapan dewan.
Pada Perbup tersebut secara teknis dijelaskan bahwa nominal penganggaran dana desa, sama pada setiap kebutuhan desa. Ketentuan-ketentuan tersebut yang dianggap menjadi titik krusial permasalahan yang diangkat oleh KNPD.
Zainudin, Koordinator KNPD mengungkapkan bahwa masing-masing desa di Jombang sangat tidak mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang sama, melihat tipologi atau kondisi di setiap desa yang niscaya beragam. "Padahal di masing-masing desa jelas memiliki kepentingan yang berbeda," katanya, Selasa (16/8/2016).
Untuk itu, lanjut dia penyeragaman anggaran tersebut hanya membuat masyarakat di suatu desa tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola dan menentukan kebutuhan yang sesuai dengan keberadaan desa. "Perbup itu telah mengebiri rekognisi, hak dan kedaulatan desa," jelasnya.
Bahkan, menurut dia, ketentuan nominal penganggaran itu sangat berpotensi adanya tindak korupsi. Di Perbup itu juga secara jelas tertulis penyalahgunaan anggaran secara nominal.
"Sangat berpotensi adanya tindak korupsi dan politisasi anggaran, karena acuannya di situ tidak sesuai antara pos satu dengan yang lainnya, misalnya di pos satu kebutuhan yang mendesak malah anggarannya diperkecil dan pos yang tidak begitu penting malah anggarannya besar," paparnya.
Sebagai salah satu bentuk kekecewaannya, KNPD menaburi Perbup dengan bunga di halaman DPRD yang disaksikan polisi, wartawan, dan dewan sebagai tanda matinya kedaulatan desa. (Syamsul Arifin/Mahbib)
Puluhan warga yang tergabung dalam Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPD) di Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka meminta dewan untuk memanggil Bupati Nyono Suharli Wihandoko guna mengaji ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016. Peraturan tersebut dinilai telah merampas kedaulatan desa.
"Kita meminta kepada para dewan ini untuk memanggil bupati, ingatkan dia," kata Aan Ansori, salah satu Pengurus KNPD di hadapan dewan.
Pada Perbup tersebut secara teknis dijelaskan bahwa nominal penganggaran dana desa, sama pada setiap kebutuhan desa. Ketentuan-ketentuan tersebut yang dianggap menjadi titik krusial permasalahan yang diangkat oleh KNPD.
Zainudin, Koordinator KNPD mengungkapkan bahwa masing-masing desa di Jombang sangat tidak mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang sama, melihat tipologi atau kondisi di setiap desa yang niscaya beragam. "Padahal di masing-masing desa jelas memiliki kepentingan yang berbeda," katanya, Selasa (16/8/2016).
Untuk itu, lanjut dia penyeragaman anggaran tersebut hanya membuat masyarakat di suatu desa tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola dan menentukan kebutuhan yang sesuai dengan keberadaan desa. "Perbup itu telah mengebiri rekognisi, hak dan kedaulatan desa," jelasnya.
Bahkan, menurut dia, ketentuan nominal penganggaran itu sangat berpotensi adanya tindak korupsi. Di Perbup itu juga secara jelas tertulis penyalahgunaan anggaran secara nominal.
"Sangat berpotensi adanya tindak korupsi dan politisasi anggaran, karena acuannya di situ tidak sesuai antara pos satu dengan yang lainnya, misalnya di pos satu kebutuhan yang mendesak malah anggarannya diperkecil dan pos yang tidak begitu penting malah anggarannya besar," paparnya.
Sebagai salah satu bentuk kekecewaannya, KNPD menaburi Perbup dengan bunga di halaman DPRD yang disaksikan polisi, wartawan, dan dewan sebagai tanda matinya kedaulatan desa. (Syamsul Arifin/Mahbib)
