Situbondo, NU Online
Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Situbndo, Jawa Timur, Jumat (19/9), menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Situbondo. Mereka mendesak pimpinan DPRD sementara ikut menolak pengesahan RUU Pilkada yang akan segera dilakukan oleh DPR RI.
<>
Dalam orasinya,  Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Situbndo Fathurrahman mengatakan, pemilihan kepala darah tidak langsung yang terdapat dalam RUU Pilkada, tidak domkratis dan bertentangan dengan UUD 1945, serta berlawanan dengan semangat reformasi.

“Wahai para wakil rakyat, jangan cederai era reformasi, tolak Pilkada tak langsung karena tidak demokratis dan tidak sesuai dengan UUD 45,” teriaknya di halaman gedung DPRD Situbondo.

Menurut Fathurrahman, pemimpin yang dipilih melalui Pilkada tidak langsung hakikatnya bukan pemimpin rakyat, tapi pemimpin segelintir anggota dewan yang telah memilihnya. Sehingga, dikhawatirkan dia tidak punya kepedulian dan perhatian yang semestinya kepada rakyat.

“Pilkada tak langsung, hakikatnya bukan Pilkada, karena yang memilih cuma segelintir orang. Bupati, walikota, gubernur yang terpilih akhirnya hanya takluk pada dewan, masa bodoh dengan kepentingan rakyat. Soal rakyat itu nomor sekian. Dan itulah  hasil Pemilukada tak langsung,” jelasnya.

Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya pimpinan sementara DPRD Kabupaten Situbondo, Bashori Shanhaji,  menemui pengunjuk rasa. Politisi PKB itu menyatakan setuju dan mendukung aspirasi dan keinginan pengunjuk rasa.

“Mari saya bantu, kalau perlu sekarang juga saya kirim pernyataan penolakan kalian. Tapi mohon maaf, kalau saya atas nama DPRD,  harus rapat dulu jika akan mengambil keputusan,” ujarnya. Pengunjuk rasa pun akhirnya bubar. (Aryudi A. Razaq/Mahbib)