Kota Kuwait, NU Online

Kuwait menjadi salah satu negara pertama di Timur Tengah yang memberikan hak politik penuh kepada perempuan. Negara kaya minyak itu telah memberikan hak pilih penuh setelah beberapa dekade para aktivis hak-hak perempuan melakukan kampanye pemenuhan hak politik. Demikian dilaporkan laman middleeastmonitor, Jumat (3/8).

Langkah Kuwait ini mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Keputusan ini dianggap mampu mendorong perkembangan negara di semua sektor, termasuk pekerjaan umum, layanan sosial, ekonomi, dan politik. 

Perjuangan perempuan Kuwait untuk mendapatkan hak politiknya telah berlangsung lama. Namun perjuangan perempuan Kuwait tersebut mulai dianggap pada 1990-an, dimana mereka dikatakan telah memainkan peran utama dalam mengoordinasikan perlawanan terhadap invasi Saddam Hussain ke negara Teluk tersebut.

Sejak saat itu, perempuan Kuwait menghadapi tantangan demi tantangan untuk memperoleh kesetaraan. Ini merupakan hal yang langka mengingat di wilayah itu yang mendominasi adalah laki-laki. 

Rasha al-Sabah menjadi salah satu perintis perjuangan perempuan Kuwait. Dia memegang posisi pertama di bawah sekretaris Departemen Pendidikan Tinggi pada 1993. Selain Rasha, ada Nabila al-Mullah. Pada tahun yang sama, dia ditunjuk menjadi duta besar Kuwait pertama untuk Zimbabwe dan Afrika Selatan. Kemudian pada 2003, Mulla diangkat menjadi perwakilan permanen Kuwait di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi duta besar Muslim Arab pertama ke organisasi global.

Di Kuwait, perempuan telah melawan tren. Mereka mengambil peran penting di beberapa posisi baik tingkat kota, nasional dan internasional yang biasanya hanya untuk laki-laki. Mereka telah mencapai keberhasilan di berbagai bidang. Hal ini membuktikan bahwa mereka mewakili setengah dari masyarakat dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Perkembangan kesetaraan perempuan Kuwait semakin baik. Pada 2017, Menteri Urusan Perumahan Kuwait dipegang oleh seorang perempuan, Jenan Bushahri. Begitu pun Menteri Sosial dan Tenaga Kerja serta Menteri Perencanaan dan Pengembangan juga diduduki perempuan. (Red: Muchlishon)