Ilustrasi (© Reuters)
Washington, NU Online
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui, proses perdamaian di Timur Tengah telah mengalami kesulitan. Ia pun mengancam akan menyetop kucuran dana untuk warga Palestina senilai lebih dari $ 300 juta per tahun yang ia klaim sebagai bantuan.
Di Twitter, Trump mengungkapkan bahwa pihaknya membayar rakyat Palestina ratusan juta dolar setahun dan tidak mendapat apresiasi atau penghargaan.
"Dengan kondisi warga Palestina tidak lagi mau membincang soal perdamaian, mengapa kami mesti mengongkosi masa depan secara besar-besaran ini untuk mereka?" katanya sebagaimana dikutip AFP, Rabu (3/1).
Belum jelas apakah ancaman Trump berupa pemangkasan seluruh anggaran, senilai $ 319 juta pada 2016, menurut data pemerintah AS.
(Baca: Gusur Peran AS, Presiden Palestina Desak Eropa Aktif Damaikan Timteng)
"Kami tidak akan diperas," kata pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi dalam sebuah pernyataan, Rabu, menanggapi kicauan Trump di Twiter.
"Presiden Trump telah menyabotase upaya kami mencari perdamaian, kebebasan dan keadilan. Sekarang dia berani menyalahkan orang-orang Palestina atas konsekuensi tindakannya yang tidak bertanggung jawab!"
Langkah Trump yang mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kecaman keras dari berbagai negara. Masyarakat internasional menilai pengakuan sepihak tersebut mencederai proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina.
Pada 22 Desember 2017, lapor BBC, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tegas mendukung sebuah resolusi yang secara efektif meminta Amerika Serikat untuk menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Teks resolusi itu berseru, setiap keputusan mengenai status kota Yerusalem tak berlaku dan harus dibatalkan.
Resolusi yang tidak mengikat itu disetujui oleh 128 negara, dengan 35 abstain dan sembilan lainnya memilih untuk menentangnya. Itu terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memotong bantuan keuangan untuk mereka yang mendukung resolusi tersebut.
Sembilan anggota yang menentang resolusi tersebut adalah Amerika Serikat, Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo; suara abstain antara lain diberikan oleh Kanada dan Meksiko; sedangkan suara dukungan diberikan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB (China, Prancis, Rusia dan Inggris) serta sekutu utama AS di dunia Muslim. Ada 21 negara yang tidak ikut dalam pemungutan suara. (Red: Mahbib)
