Purwakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa skala gerakan Islam politik dan formalisme Islam di Indonesia meningkat sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengajak segenap masyarakat dan pemerintah untuk menangkap fenomena sosial-politik sektarian di Indonesia belakangan ini.

“Gelombang pasang Islam politik dan formalisme Islam ini menemukan momentum pada Pilkada DKI 2017. Para pendukung formalisme Islam menunggangi Pilkada DKI untuk melakukan konsolidasi politik,” kata Kiai Said dalam konferensi pers di area Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II di Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, Jum’at (20/9) siang.

Menurut Pengasuh Pesantren As-Tsaqafah ini, gejalan sosial-politik tersebut harus diantisipasi segera sebelum membesar dan menjadi bom waktu yang meletus di kemudian hari.

“Kemenangan dalam Pilkada DKI melambungkan aktor-aktor Islam politik ke panggung publik. Sentimen Islam politik menguat. Model Pilkada DKI hendak dioper ke perhelatan politik lain dalam skala lebih luas,” kata Kiai Said.

NU, kata Kiai Said, juga mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi gelombang pasang Islam transnasional yang lebih besar dengan mencabut legalitas HTI dan serta memberi tekanan politis kepada pimpinan FPI yang sangat intoleran.

“NU mendukung langkah pemerintah melarang HTI. Konsekuensinya, NU setelah itu mendapat tekanan balik melalui upaya pendiskreditan NU dalam kasus pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser di Garut pada akhir Oktober 2018,” kata Kiai Said.

Kantor PBNU sempat didemo oleh kumpulan massa yang memprotes pembakaran bendera HTI dan mengklaimnya sebagai bendera tauhid.

 

“Alhamdulillah kantor PBNU dilindungi Allah, massa bubar tanpa kekerasan,” kata Kiai Said di hadapan ratusan warga NU Jawa Barat yang memadati area pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019.

Ia juga menyebut bahwa komitmen dan sikap kebangsaan NU yang melahirkan reaksi dari kelompok pengusung formalisme Islam dan propagandis khilafah menyimpan hikmah terbesar, yaitu berupa konsolidasi internal NU yang semakin kokoh.

“Nahdliyin bersatu menghadapi rongrongan pengusung ideologi khilafah dan pendukungnya. Konsolidasi melalui kaderisasi terus berjalan. MKNU telah dijalankan hingga ke tingkat bawah, dari PWNU, PCNU, hingga banom NU,” kata Kiai Said.

Melalui kaderisasi, NU melahirkan kader-kader pembela amaliah, fikrah, dan harakah Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah di tengah gelombang pasang gejala radikalisme, formalisme Islam, dan kampanye khilafah yang membentang di depan mata, kata Kiai Said.

“Meski banyak aktor-aktor Islam politik naik ke panggung publik, kita tidak perlu khawatir, minder dan gentar. Itu hanya tren. Sebentar kemudian mereka bakal tenggelam meski nanti ada lagi aktor-aktor baru,” kata Kiai Said.

Tampak hadir dalam pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019 pengurus harian PBNU, pengurus lembaga dan banom NU, Wapres RI terpilih KH Ma’ruf Amin, Gubernur Jabar H Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Hj Anne Ratna Mustika.

 

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Kendi Setiawan