Semarang, NU Online
Sebagai bagian pembangunan politik bangsa, warga nahdliyyin perlu ikut serta berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Secara moral, NU harus mendorong kader-kader terbaiknya untuk tampil mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah.
Demikian salah satu keputusan Komisi Tausiah atau Rekomendasi Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jateng di Pondok Pesantren Al-Itqon, Gugen, Tlogosari, Semarang, Sabtu (15/7) lalu.
<>Hasil keputusan Komisi yang dipimpin Wakil Ketua Dr H Mudjahirin Thohir MA dibacakan Wakil Sekretaris PWNU H Agus Fathuddin Yusuf. Menurutnya, meski NU secara tegas tetap konsisten kepada Khittah 1926, tidak berarti warga nahdliyyin kehilangan hak-hak politiknya.
Mengenai proses pilkadanya sendiri, warga NU dipersilakan menggunakan partai politik yang dianggap bisa mewakili aspirasi dan kepentingannya.
Program Kerja
Selain itu disampaikan hasil sidang Komisi Program Kerja yang dibacakan KH Nurcholis Ali dan Komisi Organisasi dibacakan Drs H Taufiq Ch MHum.
Muskerwil yang berlangsung sejak Jumat lalu, kemarin ditutup Rois Syuriyah KH Masruri Mughni dan doa dipimpin Rois Syuriyah Cabang Banyumas KH Moh Hidayat.
Ketua Drs H Moh Adnan MA menjelaskan, seluruh hasil pembahasan dalam Muskerwil tersebut akan dibawa sebagai bahan munas dan konbes di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, 27 Juli mendatang.
Untuk menyemarakkan kegiatan tersebut, Pengurus Cabang dan MWC se-Jateng akan memasang spanduk bertemakan munas dan konbes.
Islam Radikal
Peserta juga merekomendasikan agar pemerintah menghentikan dan tidak memberi ruang tumbuhnya gerakan-gerakan radikal yang bermotif agama. ''NU perlu selalu meneguhkan corak Islam yang tawasuth (garis tengah), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) serta menyebarluaskan konsep-konsep tersebut kepada berbagai pihak,'' kata Agus.
Pengurus Cabang, MWC, dan ranting perlu segera memfasilitasi terbentuknya majelis-majelis taklim yang fokus kegiatannya pada masjid-masjid dan mushola. Hal itu dalam rangka meminimalisasi munculnya kelompok-kelompok Islam garis keras yang menggunakan masjid dan mushala sebagai basis kegiatannya.
Mengenai adanya pihak-pihak yang diduga mencoba mengganti Pancasila, peserta Muskerwil menegaskan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi sudah final. Pemerintah harus mengantisipasi, mencegah, dan bersikap tegas terhadap gerakan-gerakan (baik perorangan maupun kelompok) yang mencoba mengubah dengan ideologi lain.
Rois Syuriyah KH Masruri Mughni mengemukakan, khusus Komisi Bahtsul Masail Diniyah (pembahasan masalah-masalah aktual agama), masih akan dirumuskan lagi oleh para kiai yang akan berkumpul lagi di Semarang dalam waktu dekat. (msy)
