Jakarta, NU Online
Tujuan dari pelaksanaan kontrak sosial dari partai politik adalah baik dan diharapkan bisa memperkuat pelaksanaan janji-janji yang telah diucapkan oleh para caleg.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua PBNU H. Ahmad Bagdja menanggapi beberapa partai atau LSM yang berusaha membuat kontrak sosial antara para caleg dengan anggota masyarakat seperti janji kepada kepada petani, nelayan, dll.

Fenomena kontrak sosial ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan bahwa selama ini masyarakat hanya diberi janji-janji saja oleh para politisi selama masa kampanye dan kemudian dilupakan setelah mereka menduduki kursi parlemen. “Ini untuk memantapkan keyakinan mereka dan disisi lain, masyarakat juga masih memerlukan simbol-simbol yang sifatnya formalistik,” ungkapnya.

Ketua Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Alumni PMII (FOKSIKA) tersebut menjelaskan bahwa program-program yang dikeluarkan oleh partai dan caleg tersebut juga harus dievaluasi setiap lima tahunnya. “Harus ada penyegaran karena sasaran pembangunan dan lingkungan sosial telah mengalami perubahan,” ungkapnya.

Bagdja menjelaskan bahwa saat ini partai politik maupun masyarakat belum dewasa dimana masyarakat memilih tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi masih bersifat emosional dan disisi lain partai politik masih bersifat elitis yang masih sangat tergantung pada satu atau dua figur.

Karena itulah diharapkan partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat “Untuk apa mereka memilih, bagaimana mereka memilih dengan benar dan masyarakat juga melakukan kontral yang benar sehingga partai politik diharapkan bisa menyangga, mengembangkan, dan mengontrol demokrasi,” tambahnya.

Demonstrasi di jalanan yang banyak berlangsung di tanah air merupakan cerminan bahwa fungsi lembaga legislatif sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik.(mkf)