Surabaya, NU Online
Ikhtiar pemblokiran laman situs/ website) porno agaknya bukan monopoli Indonesia, karena negara lain justru sudah melakukan lebih dulu, di antaranya Australia, Malaysia,
Singapura, dan AS.
"Bahkan, di Amerika Serikat ada komunitas internet sehat, sedangkan di Australia juga tidak tanggung-tanggung, karena mereka mengeluarkan kocek 15 juta dolar AS untuk pemblokiran itu," kata staf khusus Menkominfo Son Kuswadi.<>
Kendati terlambat dari negara lain, katanya, Indonesia harus mulai melakukannya dari sekarang secara bertahap, karena komunitas internet seluruh dunia akan bersedia membantu bila diminta.
"Misalnya, kalau kita minta alamat situs porno yang jumlahnya jutaan itu kepada komunitas internet sehat di Australia, AS, dan negara-negara lain, maka mereka akan memberinya dengan senang hati," katanya.
Namun, kata Kepala Laboratorium Robotika PENS ITS Surabaya itu, pemblokiran seperti Australia yang sifatnya "imaging" bukan hal yang murah, karena itu pemblokiran akan dilakukan bertahap dengan memblokir alamat laman porno sebagai "pintu masuk."
"Di luar masalah biaya, kita memiliki kemampuan teknologis untuk melakukan pemblokiran. Kita membutuhkan biaya besar, karena pengguna internet di Indonesia akan melampaui Singapura hingga 20 kali lipat," katanya.
Hal itu juga diakui Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof Ir H Mohammad Nuh DEA saat meresmikan laboratorium IT di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) pada 21 Maret 2008.
"Kita akan melakukan langkah antisipasi terhadap dampak negatif itu dengan memblokir situs-situs porno dalam tiga level yakni masyarakat, software (piranti lunak), dan jaringan provider (bekerjasama dengan Internet Service Provider atau ISP)," katanya.
Ketiga level diharapkan akan dapat dituntaskan pada April-Mei. "Di level masyarakat, kami berharap kesadaran masyarakat untuk memblokir sendiri dengan tidak membuka situs-situs negatif," katanya.
Di tingkat software, katanya, Depkominfo akan menjalin kerjasama dengan instansi (departemen) dan sekolah untuk mengunduh (download) software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo RI.
"Kalau mereka mengunduh, maka mereka dapat memasang pada admin komputer di setiap instansi pemerintah dan sekolah untuk memblokir, sehingga dampak negatif dari internet di instansi dan sekolah dapat diminimalisir," katanya.
Langkah blokir paling akhir, katanya, Depkominfo akan bekerjasama dengan provider (ISP) untuk memblokir situs yang merusak bangsa. "Semua tingkatan itu, kami harapkan akan dapat dilaksanakan pada April-Mei mendatang," katanya.
Bukan mustahil
Secara teknis, pemblokiran laman porno agaknya bukan hal mustahil, sebab ikhtiar itu dapat dilakukan siapa pun mulai dari cara yang sederhana dan murah hingga cara yang paling sulit dan mahal.
Cara paling sederhana dan murah adalah ikhtiar memblokir laman porno dengan "menghadang" jutaan alamat laman porno untuk "dibelokkan" ke alamat lain.
"Karena itu, kita membentuk Tim Pendata Alamat Laman Porno," kata Menkominfo di sela-sela sosialisasi RUU ITE di kampus PENS ITS Surabaya yang dipancarkan secara video conference ke 18 daerah se-Jatim (29/3).
Ditanya ukuran dari sebuah laman dikategorikan porno, ia mengatakan ukuran itu mengacu kepada KUHP, sedangkan ciri-cirinya dapat dikategorikan ukuran umum dan ukuran khusus.
"Ukuran umum itu bila apa yang disebutkan porno itu disebarkan lewat laman yang merupakan jalur umum, maka hal itu akan diblokir, karena ada dalam ranah publik, sedangan laman yang lewat jalur khusus seperti email pribadi tentu tidak akan dipermasalahkan," katanya.
Menurut mantan rektor ITS Surabaya itu, tim pendata alamat laman porno itu akan memantau alamat porno yang sudah diblokir dan kemungkinan berganti dengan alamat baru untuk akhirnya diblokir juga.
"Tim pendata itu juga akan menerima laporan dari masyarakat tentang alamat laman porno yang mungkin belum diketahui tim Depkominfo. Jadi, kemunculan domain porno yang baru itu akan selalu ada," katanya.
Namun, katanya, masyarakat tak perlu risau dengan munculnya domain baru dari laman porno yang sudah diblokir, sebab tim pendata laman porno yang akan melakukan pemantauan alamat-alamat laman porno yang baru, sehingga masyarakat dapat mengunduh pada laman Depkominfo.
"Kalau ingin membuka software (piranti lunak untuk komputer) yang dapat digunakan memblokir laman porno, maka masyarakat umum tinggal mengakses lewat laman Depkominfo," katanya.
Bagaimana dengan cara yang sulit dan mahal? Ia menyatakan ikhtiar pemblokiran laman porno yang sulit dan mahal adalah "imaging" yang menghasilkan "blocking" yang sempurna.
"Kalau ikhtiar pemblokiran laman porno yang sempurna secara ’imaging’ masih terhambat pendanaan, maka upaya memblokir alamat-alamat laman porno yang tercantum dalam laman Depkominfo secara gratis, merupakan alternatif yang memungkinkan," katanya.
Jadi, ikhtiar pemblokiran laman porno itu bukan hanya monopoli Indonesia, bahkan Indonesia juga mampu melakukan pemblokiran secara teknologis.(ant/eko)
Ikhtiar pemblokiran laman situs/ website) porno agaknya bukan monopoli Indonesia, karena negara lain justru sudah melakukan lebih dulu, di antaranya Australia, Malaysia,
Singapura, dan AS.
"Bahkan, di Amerika Serikat ada komunitas internet sehat, sedangkan di Australia juga tidak tanggung-tanggung, karena mereka mengeluarkan kocek 15 juta dolar AS untuk pemblokiran itu," kata staf khusus Menkominfo Son Kuswadi.<>
Kendati terlambat dari negara lain, katanya, Indonesia harus mulai melakukannya dari sekarang secara bertahap, karena komunitas internet seluruh dunia akan bersedia membantu bila diminta.
"Misalnya, kalau kita minta alamat situs porno yang jumlahnya jutaan itu kepada komunitas internet sehat di Australia, AS, dan negara-negara lain, maka mereka akan memberinya dengan senang hati," katanya.
Namun, kata Kepala Laboratorium Robotika PENS ITS Surabaya itu, pemblokiran seperti Australia yang sifatnya "imaging" bukan hal yang murah, karena itu pemblokiran akan dilakukan bertahap dengan memblokir alamat laman porno sebagai "pintu masuk."
"Di luar masalah biaya, kita memiliki kemampuan teknologis untuk melakukan pemblokiran. Kita membutuhkan biaya besar, karena pengguna internet di Indonesia akan melampaui Singapura hingga 20 kali lipat," katanya.
Hal itu juga diakui Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof Ir H Mohammad Nuh DEA saat meresmikan laboratorium IT di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) pada 21 Maret 2008.
"Kita akan melakukan langkah antisipasi terhadap dampak negatif itu dengan memblokir situs-situs porno dalam tiga level yakni masyarakat, software (piranti lunak), dan jaringan provider (bekerjasama dengan Internet Service Provider atau ISP)," katanya.
Ketiga level diharapkan akan dapat dituntaskan pada April-Mei. "Di level masyarakat, kami berharap kesadaran masyarakat untuk memblokir sendiri dengan tidak membuka situs-situs negatif," katanya.
Di tingkat software, katanya, Depkominfo akan menjalin kerjasama dengan instansi (departemen) dan sekolah untuk mengunduh (download) software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo RI.
"Kalau mereka mengunduh, maka mereka dapat memasang pada admin komputer di setiap instansi pemerintah dan sekolah untuk memblokir, sehingga dampak negatif dari internet di instansi dan sekolah dapat diminimalisir," katanya.
Langkah blokir paling akhir, katanya, Depkominfo akan bekerjasama dengan provider (ISP) untuk memblokir situs yang merusak bangsa. "Semua tingkatan itu, kami harapkan akan dapat dilaksanakan pada April-Mei mendatang," katanya.
Bukan mustahil
Secara teknis, pemblokiran laman porno agaknya bukan hal mustahil, sebab ikhtiar itu dapat dilakukan siapa pun mulai dari cara yang sederhana dan murah hingga cara yang paling sulit dan mahal.
Cara paling sederhana dan murah adalah ikhtiar memblokir laman porno dengan "menghadang" jutaan alamat laman porno untuk "dibelokkan" ke alamat lain.
"Karena itu, kita membentuk Tim Pendata Alamat Laman Porno," kata Menkominfo di sela-sela sosialisasi RUU ITE di kampus PENS ITS Surabaya yang dipancarkan secara video conference ke 18 daerah se-Jatim (29/3).
Ditanya ukuran dari sebuah laman dikategorikan porno, ia mengatakan ukuran itu mengacu kepada KUHP, sedangkan ciri-cirinya dapat dikategorikan ukuran umum dan ukuran khusus.
"Ukuran umum itu bila apa yang disebutkan porno itu disebarkan lewat laman yang merupakan jalur umum, maka hal itu akan diblokir, karena ada dalam ranah publik, sedangan laman yang lewat jalur khusus seperti email pribadi tentu tidak akan dipermasalahkan," katanya.
Menurut mantan rektor ITS Surabaya itu, tim pendata alamat laman porno itu akan memantau alamat porno yang sudah diblokir dan kemungkinan berganti dengan alamat baru untuk akhirnya diblokir juga.
"Tim pendata itu juga akan menerima laporan dari masyarakat tentang alamat laman porno yang mungkin belum diketahui tim Depkominfo. Jadi, kemunculan domain porno yang baru itu akan selalu ada," katanya.
Namun, katanya, masyarakat tak perlu risau dengan munculnya domain baru dari laman porno yang sudah diblokir, sebab tim pendata laman porno yang akan melakukan pemantauan alamat-alamat laman porno yang baru, sehingga masyarakat dapat mengunduh pada laman Depkominfo.
"Kalau ingin membuka software (piranti lunak untuk komputer) yang dapat digunakan memblokir laman porno, maka masyarakat umum tinggal mengakses lewat laman Depkominfo," katanya.
Bagaimana dengan cara yang sulit dan mahal? Ia menyatakan ikhtiar pemblokiran laman porno yang sulit dan mahal adalah "imaging" yang menghasilkan "blocking" yang sempurna.
"Kalau ikhtiar pemblokiran laman porno yang sempurna secara ’imaging’ masih terhambat pendanaan, maka upaya memblokir alamat-alamat laman porno yang tercantum dalam laman Depkominfo secara gratis, merupakan alternatif yang memungkinkan," katanya.
Jadi, ikhtiar pemblokiran laman porno itu bukan hanya monopoli Indonesia, bahkan Indonesia juga mampu melakukan pemblokiran secara teknologis.(ant/eko)
