Ansor Gayam Gelar Dialog Penataan Perekonomian Umat

Bojonegoro, NU Online
Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, mengadakan dialog bertema "Membangun dan Mengembangkan Perekonomian Ansor sebagai Embrio Kemandirian Umat".

Saat ini Ansor Gayam sendiri memiliki aset pengelolaan lahan pertanian seluas 1 hektar, sehingga diperlukan pula rumusan untuk menciptakan sistem dan manajemen yang baik.

"Selain lahan pertanian, Ansor Gayam juga memiliki Kelompok Serba Usaha (KSU) yang bergerak di bidang wirausaha organisasi dan kegiatan ekonomi lainya," papar Ketua PAC GP Ansor Gayam Imam Hambali.

Forum yang berlangsung Jumat (3/2) di Mushola Ali Mukti Desa Brabowan Kecamatan Gayam itu mendatangkan praktisi yang juga direktur BMT NU Ngasem, Wahyudi. "Kami mengundang beliau untuk memberikan gambaran bagaimana menata dan mengelola perekonomian organisasi seperti halnya Ansor," jelas Imam.

Sementara itu, Wahyudi menyampaikan bahwa menata perekonomian harus menjadi prioritas khususnya bagi MWCNU dan seluruh badan otonomnya. Sebab, akan menjadi sesuatu yang berat apabila perjuangan di NU tidak terlaksana hanya dikarenakan minimnya pendanaan.

"Kasihan Banomnya juga jika harus meminta sumbangan dengan proposal setiap kali mengadakan kegiatan. Ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus," jelasnya.

Pria yang pernah menjadi dosen ini menawarkan konsep perekonomian agar program- program di NU dan Banomnya berjalan maksimal. Salah satunya adalah dengan membuat lembaga perekonomian yang tidak bergantung pada struktur NU namun memberikan kontribusi secara optimal.

"Seperti BMT yang saya kelola ini pengurusnya harus fokus pada peningkatan perekonomian, sehingga setiap akhir tahun hasil laba akan dialokasikan sesuai kesepakatan kepada MWCNU setempat," tambahnya.

Ia menyarankan untuk membedakan antara mana yang fokus pada program NU, fokus pengkaderan di level badan otonom, dengan orang yang fokus diperekonomian.

"Sebab, dari pengamatan yang saya lakukan, inilah formula yang tepat, karena jika lembaga perekonomian terikat langsung dengan struktural maka akan rawan dengan dimasukinya kepentingan pribadi yang tak jarang justru menjadi penghambat lajunya lembaga perekonomian," tegasnya. (Red: Mahbib)