Bawaslu Gandeng Perempuan Mandiri Jepara Beri Pendidikan Politik untuk Perempuan

Jum, 8 November 2019 | 12:00 WIB

pendidikan politik bagi kaum perempuan Jepara (Foto: NU Online/Syaiful Mustaqim)

Syaiful Mustaqim

Kontributor

Download PDF

Jepara, NU Online

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Yayasan Perempuan Mandiri Jepara (YPMJ) memberikan pendidikan politik dengan menyasar kelompok perempuan.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Perpustakaan lantai 3 Unisnu Jepara, Rabu (6/11) kemarin dihadiri segenap perwakilan organisasi perempuan di Jepara seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Fatayat NU, Muslimat NU, Nasyiatul Aisiyah, Bhayangkari, Persatuan Istri Tentara (Persit), IWAPI, dan perwakilan dari Organisasi Mahasiswa di Unisnu Jepara seperti BEM, PMII, dan Forum Kajian Jender.

Komisioner Divisi SDM Bawaslu Jepara, Abd Kalim menuturkan, kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman kelompok perempuan terhadap aturan pemilu. Menurutnya kelompok perempuan sangat rentan menjadi obyek kecurangan pemilu seperti money politik, hoaks, dan isu sara.

“Kita tahu perempuan memiliki tingkat kesetiaan terhadap komitmen atau janji lebih tinggi daripada laki laki. Sifat ini yang bisa dimanfaatkan tim sukses atau peserta pemilu untuk mendulang suara,” kata Abd Kalim.

Dikatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari usaha Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman agar perempuan tidak mudah dimanfaatkan saat pemilu.

Ada beberapa materi yang disampaikan seperti pentingnya menolak politik uang, pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, dan tata cara melapor apabila ada pelanggaran.

Narasumber lain yakni Komisioner Divisi Penindakan, Kunjariyanto mengimbau kepada seluruh peserta untuk membantu Bawaslu Jepara melaporkan apabila ada pelanggaran saat pemilu. Selain itu juga mengajak kelompok perempuan lain untuk menolak politik uang.

“Kami berpesan untuk menolak politik uang ini bisa diteruskan kepada orang di sekitarnya. Perempuan menjadi kunci baik buruknya budaya yang berkembang di masyarakat. Karena mereka memiliki andil yang besar dalam komunitas masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Pesan baik ini bisa ditularkan, dimulai dari keluarganya masing-masing,” imbau Kunjariyanto.

Ketua YPMJ Murniati mengungkapkan, melalui forum sosialisasi tersebut ia berusaha mengajak seluruh kelompok sasaran perempuan yang diundang untuk bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif melalui organisasinya masing-masing dengan cara literasi politik.

“Kami bersama Bawaslu berusaha mendorong para aktivis perempuan Jepara untuk melakukan upaya afirmatif tentang kesadaran politik di lembaganya masing-masing dengan budaya konstruksi demokrasi equal dan berkeadilan jender,” tuturnya.

Murniati mengajak seluruh undangan untuk mendeklarasikan pengawalan partisipatif mandiri organisasi dengan penandatanganan bersama nota deklarasi stop money politic, stop berita hoaks dan anti SARA.

Abd Kalim menjelaskan, Bawaslu masih akan melanjutkan kegiatan sosialisasinya kepada segmen masyarakat lain seperti pemilih pemula, pemuda, serta sosialisasi di tempat publik. Walau Jepara tidak ada Pilkada di 2020, pendidikan politik terus dilakukan karena membentuk nalar demokrasi yang baik butuh waktu lama.

"Sampai Desember masih ada beberapa agenda seperti pembentukan desa anti money politic, desa pengawasan, Bawaslu mengajar, dan melakukan sosialisasi dengan kesenian. Tak lain untuk mengubah maindset masyarakat dalam berpolitik yang cerdas, rasional dari pola pikir pragmatis. Serta menjalin sinergi dengan kelompok lain untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu sebagai mitra Bawaslu," lanjutnya.

"Tentunya proses itu membutuhkan waktu yang panjang, untuk itu pihaknya sudah mempersiapkan jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan," pungkasnya.

Kontributor: Syaiful Mustaqim

Editor: Abdul Muiz

Editor: Abdul Muiz Cholil

Kontributor: Syaiful Mustaqim