Bupati Bantul: Halal Bihalal adalah Ruang Kerukunan Masyarakat dan Pemerintah

Bantul, NU Online

Keluarga besar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kapanewon Pundong Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Syawalan dan Pelantikan IPNU-IPPNU di aula Madrasah Diniyah Ar Rahmah Nglembu, Panjangrejo, Pundong, Bantul, DIY, Ahad (29/5/2022). 

Bupati Bantul H Abdul Halim Mulih dalam sambutannya menyatakan acara Syawalan atau halal bihalal merupakan kegiatan masyarakat yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerukunan antar berbagai elemen masyakarat dan pemerintah.

"Dengan Syawalan atau halal bi halal mampu mempertemukan silaturahim berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, silaturahmi yang rukun antara jamaah dan umara. Halal bihalal adalah ruang kerukunan antara masyarakat dan pemerintah. Kegiatan ini adalah tradisi yang harus kita lestarikan," tutur Bupati Bantul.

Usai acara sambutan, dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus IPNU IPPNU Kapanewon Pundong periode 2022-2024.

"Prosesi halal bi halal dilakukan dengan penyampaian ikrar yang sampaikan oleh perwakilan pemuda dari IPNU, kemudian penerimaan ikrar oleh kalangan tua yang diwakili oleh H Djaelani Latief. Setelah itu dilakukan Pengurus IPNU PPNU Kapanewon Pundong periode 2022-2024," ungkap Suhardi, Ketua Panitia Syawalan NU Pundong.

Sebagai pungkasan acara, kemudian diadakan pengajian yang disampaikan oleh KH. Muslih Nahrowi. Kiai Muslih Nahrowi mendedahkan sejarah halal bihalal di Indonesia. Ia menjelaskan tradisi halal bihalal masyarakat Indonesia terselenggara hingga menjadi tradisi itu atas usulan KH Wahab Hasbullah, muassis Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi anggota penasihat Presiden Soekarno.

"Perlu diketahui bersama, usai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1950an, kondisi sosial politik negara masih kacau. Ada banyak pergolakan politik karena masing-masing partai saling sikut untuk menguasai pemerintahan sesuai ideologi sendiri-sendiri," bebernya.

"Ada PNI dengan ideologi nasionalis, PKI dengan ideologi komunis, ada Masyumi dengan ideologi negara Islam. Kekacauan politik berulang kali terjadi di masa awal kemerdekaan RI, ada pemberontakan PKI tahun 1948, pemberontakan DI/TII, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi, pemberontakan Permesta dan lain sebagainya," lanjutnya.

 

"Kabinet tidak dapat bertahan lama akibat pertikaian politikus. Dengan situasi sosial politik yang demikian itu Presiden Soekarno meminta nasihat kepada Kiai Wahab Chasbullah yang kemudian mengusulkan kepada presiden supaya mengadakan silaturahmi untuk mempertemukan para tokoh politik demi meredakan ketegangan. Maka muncullah istilah halal bihalal yang acaranya pertama kali diadakan di Istana Negara," terang Kiai Muslih Nahrowi.

Kiai Muslih Nahrowi menambahkan bahwa untuk itu kita kaum Nahdliyin harus melestarikan tardisi halal bihalal. Esensi halal bihalal adalah saling memaafkan, dan inilah kunci kerukunan. "Dengan saling bermaafan itu dapat menjaga kerukunan," imbuhnya.

Acara ini diikuti oleh jajaran Pengurus MWC NU Pundong berserta Pengurus Banom NU Pundong, Pengurus Ranting NU Kalurahan Panjangrejo, Srihardono, dan Seloharjo, dan Ketua Pengurus Anak Ranting NU se-Pundong, 

 

Tamu undangan yang terlibat hadir di antaranya para ustadz ataupun Rais NU masing-masing dusun se-Kapanewon Pundong. Selain itu hadir juga kepala lembaga pendidikan NU di wilayah Pundong di antaranya Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Maulana Maghribi Watu, Kepala MI Al Anwar Nangsri, Kepala TK Masyithoh Candi, Kepala TK Masyithoh Nangsri, Kepala TK Masyithoh Pranti, dan Kepala PAUD Lintang Jagat Nglembu.

Selain Bupati Bantul H Abdul Halim Mulih, hadir pula Anggota DPRD Bantul Suradal, Wakil Ketua PCNU Bantul H Marhadi Fuad, Panewu Pundong Bangun Rahina, Kapolsek Pundong AKP Cherli Evi Prayudati Sela, Danramil Pundong, Ketua PAC PKB Pundong H. Nawir, dan Lurah Panjangrejo Mudiyana.

Kontributor: Markaban Anwar
Editor: Kendi Setiawan