Daerah
Lakpesdam NU Lombok Barat Fokus Diskusikan Layanan Publik
NU Online · Kamis, 17 Januari 2019 | 00:15 WIB
Mataram, NU Online
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama atau Lakpesdam NU Lombok Barat menyelenggarakan dialog publik. Tema yang diangkat adalah Mengurai Benang Kusut Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat, Rabu (16/1). Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Darunnadwah, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan dibuka Nazar Naamy selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat dengan didampingi Ketua PC Lakpesdam NU Lombok Barat, Abdurrahman.
“Acara ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Ombudsman RI NTB dan masyarakat tentang layanan publik,” kata Abdurrahman.
“Kegiatan seperti ini penting diadakan sebagai wadah silaturahim pemberi layanan dan penerima layanan,” kata Ombudsman RI perwakilan NTB, Muhammad Rasyid Rido.
Lebih lanjut, lembaganya baru pertama kali melakukan riset untuk Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut berbeda bila dibandingkan Kabupaten Lombok Utara yang sudah berkali-kali. “Sehingga wajar bila mendapat penilaian dengan rapor merah,” ungkapnya. Ombudsman hanya menganalisis standar yang dipakai sebagai acuan kerja pelayanan publik, bukan kualitas pelayan publik, lanjutnya.
Pemerintah Daerah Lombok Barat yang diwakili Asisten II Hj Lale Prayetni mengungkapkan tidak bisa menafikan apa yang telah dicapai Pemda selama ini. “Selanjutnya nilai yang diberikan Ombudsman ini sebagai pemacu kerja pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi. “Terutama dengan Ombudsman dan membuka diri kepada lembaga swadaya masyarakat semisal PC Lakpesdam NU Lombok Barat,” jelasnya.
Turut hadir pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Yayasan Bina Muda Insani, Hamdi Pratama. Ia memberi komentar terkait semrawutnya layanan publik di tingkat paling dasar seperti pembuatan kartu tanda penduduk.
Direktur Lombok Charity Bapak Zul, Kepala Dusun Dasan Daya Ustadz Humayadi dan Sekretaris Berugak Institute Fajri memberi masukan terkait pelayanan publik di bidang kesehatan terutama di rumah sakit umum yang perlu ditingkatkan lagi.
Sementara itu perwakilan mahasiswa Lombok Barat, Front Mahasiswa Lombok Barat, Muksin akan selalu melakukan kontrol terhadap pemerintah. “Demi menuntut percepatan pelayanan kebutuhan dasar terkait realisasi dana gempa,” ungkapnya. Pemerintah juga perlu diberi alarm supaya kerja pelayanan berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, lanjutnya.
Diskusi melahirkan rekomendasi kepada Pemda Lombok Barat. Di antaranya untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat. Juga tidak anti kritik, sebab kritik dan saran adalah bentuk kecintaan masyarakat kepada pemerintah. Termasuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan tangan terbuka sehingga tidak terkesan elitis. (Firman/Ibnu Nawawi)
Terpopuler
1
Innalillahi, Nyai Nafisah Ali Maksum, Pengasuh Pesantren Krapyak Meninggal Dunia
2
Sosok Nabi Daniel, Utusan Allah yang Dimakamkan di Era Umar Bin Khattab
3
Cerita Pasangan Gen Z Mantap Akhiri Lajang melalui Program Nikah Massal
4
Asap sebagai Tanda Kiamat dalam Hadits: Apakah Maksudnya Nuklir?
5
3 Pesan Penting bagi Pengamal Ratib Al-Haddad
6
Mimpi Lamaran, Menikah, dan Bercerai: Apa Artinya?
Terkini
Lihat Semua
