Menteri Desa Halim Iskandar Hadiri MKNU Eksekutif di Sumbar

Padang, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) harus dijadikan sebagai wadah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pihak tertentu yang merongrong keutuhan NKRI. Karena para ulama NU memiliki andil dan peran besar melahirkan NKRI ini.

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, pada peserta Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) Eksekutif PWNU Sumatra Barat, di aula rektorat Universitas Negeri Padang, Jalan Air Tawar Padang, Sabtu (28/8/2021) malam.

Menurut Halim Iskandar, para ulama NU selalu menjaga dan melestarikan tradisi keagamaan yang sudah ada di tengah masyarakat. Seperti melalui tahlilan, yasinan, syukuran, ziarah dan sebagainya.

“Dulu sebelum masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam, ada tradisi memberikan makanan kepada pohon sebagai sesajen. Kemudian makanan tersebut diletakkan di luar rumah yang tentunya makanan tersebut terdapat kotoran,” terangnya.

“Para ulama NU melihat semangat memberikan makanan tersebut dialihkan ke masjid, surau, atau ke rumah dengan suasana islami. Artinya, tradisi memberikan makanan tidak dilarang, namun diganti dengan nilai-nilai Islam,” sambung Halim Iskandar.

Dikatakan, NU yang lahir pada 31 Januari 1926 lalu, salah satu tujuannya adalah menjaga tradisi keagamaan yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendiri Nahdlatul Ulama KH M Hasyim Asy’ari, salah seorang gurunya adalah ulama Minangkabau yang bermukim di Mekkah, yakni Syekh Ahmad Chatib al-Minangkabawi (1860-1916).

Ketua PWNU Sumbar, Ganefri, dalam sambutannya menyampaikan tekadnya untuk terus membesarkan Nahdlatul Ulama di Sumatra Barat. Ia tegaskan sudah siap untuk mewakafkan diri membesarkan NU di Sumatera Barat.

“Alhamdulillah, bersama para sahabat di kepengurusan PWNU Sumbar terus melakukan berbagai upaya dan langkah membesarkan NU di Sumatera Barat,” kata Ganefri yang juga Rektor UNP Padang ini.

Percepat MKNU di Sumbar
Dikatakan Ganefri, PWNU Sumbar sudah beberapa kali menyelenggarakan MKNU sebagaimana program PBNU. Untuk mempercepat pelaksanaan MKNU di Sumbar, sudah dilakukan ToT Instruktur MKNU yang diikuti 50 orang peserta. Hasilnya, PWNU Sumbar diberi kewenangan untuk menyelenggarakan MKNU dengan instruktur dari peserta ToT MKNU.

PWNU Sumbar, lanjut dia, selanjutnya menunjuk Kepala MKNU Armaidi Tanjung yang memiliki tugas menyelenggarakan MKNU di PWNU Sumbar. Pertama kali diselenggarakan MKNU hasil ToT MKNU adalah di Bukittinggi Juni 2021 lalu.

“MKNU Eksekutif ini yang kedua dengan jumlah peserta 40 orang. Peserta MKNU Eksekutif ini diikuti kader NU yang terdidik dengan kualifikasi pendidikan doktor 10 orang, guru besar 2 orang, 15 magister, dan sisanya 15 orang S1,” kata Ganefri.

Selain itu, peserta MKNU Eksekutif berasal dari latar belakang yang beragam. Ada 2 wakil rektor, 3 dekan fakultas pimpinan perguruan tinggi negeri ternama di Sumbar, Kepala Kemenag di kabupaten/kota, kepala bidang dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag, kepala sekolah/madrasah, pengusaha dan praktisi lainnya.

“Kita yakin dengan potensi kader MKNU ini NU di Sumatra Barat bisa berbuat lebih banyak untuk kepentingan kesejahteraan umat di Sumatra Barat. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, PWNU Sumbar tetap berkhidmat dengan berbagai  kegiatan yang tetap mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya.

Ganefri menambahkan, pelaksanaan MKNU berlangsung selama tiga hari, Sabtu-Senin, 28-30 Agustus 2021. MKNU Eksekutif ini memiliki makna tersendiri dengan kehadiran Mendes PDTT RI A Halim Iskandar.

“Selain pejabat negara, beliau merupakan tokoh NU yang besar di lingkungan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kehadirannya semakin menambah spirit perjuangan kader NU yang dilahirkan dari MKNU Eksekutif ini,” tegasnya.

Selain Rais Syuriyah PWNU Sumbar Hendri, turut hadir Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof Martin Kustati yang juga Ketua LKKNU Sumbar, Anggota DPRD Sumbar Firdaus, Sekretaris PWNU Sumbar KH Suleman Tanjung, dan peserta MKNU Eksekutif. 

Kontributor: Armaidi Tanjung
Editor: Musthofa Asrori