NU Bukan Lembaga Politik, Tapi Warganya Berpolitik

Jember, NU Online
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember, Jawa Timur, KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, NU bukan lembaga politik, tapi butuh politik karena mau tidak mau, NU tidak bisa tersapih sama sekali dari kegiatan politik.
<>
Ia mengatakan hal itu ketika memberi pengarahan kepada para pengurus MWCNU dan para kiai dalam acara lailatul ijtima’ di aula kantor PCNU Jember, Ahad malam (2/3).

Menurutnya, secara kelembagaan NU tidak boleh berpolitik, tapi warganya, termasuk pengurus NU, tidak dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Kita semua dan NU secara kelembagaan butuh perlindungan politik,” ujarnya.  

Gus A’ab –sapaan akrabnya—menambahkan, khittah NU terkait dengan peran politik NU, kerap kali disalahartikan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mereka seoah-olah cinta NU dengan melarang pengurus NU berpolitik.

“Padahal, ketika mereka melarang kita berpolitik, itu sudah tindakan politik. Dan bisa ditebak ujung-ujungnya, dia minimal simpatisan partai politik tertentu,” jelasnya.

Khittah NU, katanya, memberi kebebasan kepada warga Nahdliyin untuk mengekspresikan peran politiknya. Namun ketika pengurus NU mengambil langkah politik dan cenderung kepada partai politik tertentu, maka orang yang merasa dirugikan pun menggunakan khittah NU untuk menyerangnya.

“Jadi seolah-olah khittah NU itu melarang kita berpolitik. Khittah mereka tafsirkan sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Mereka menyerang NU dengan membabi buta. Itu salah besar. Kalau kita berpolitik untuk NU, itu malah terhormat, dan tidak melanggar khittah,” urainya di hadapan 100-an hadirin. (Aryudi A. Razaq/Abdullah Alawi)