Pergunu Jabar Harap Bantuan Provinsi untuk Madrasah Aliyah Tidak Dicoret

Bandung, NU Online
Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Jawa Barat mengharapkan agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk madrasah aliyah (MA) tidak dicoret oleh pemerintah provinsi. Pasalnya, SMA, SMK dan SLB tetap mendapatkan kuota sementara MA dikabarkan tidak.

“Terkait kabar BPMU untuk MA tahun anggaran 2022 dicoret pada anggaran perubahan, maka dengan ini kami Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Barat minta agar hal itu tidak jadi dilakukan dan kami minta agar anggaran BPMU untuk madrasah aliyah tahun anggaran 2022 segera direalisasikan.” papar Ketua Pergunu Jawa Barat, H Saepulloh kepada NU Online, Senin (3/10/2022)

Ia menambahkan, meskipun madrasah aliyah menjadi domain Kementerian Agama, sebenarnya tidak menjadi halangan bagi Pemprov untuk menggulirkan anggaran BPMU bagi madrasah aliyah yang ada di Jawa Barat.

“Misalnya bisa dialokasikan dengan bentuk hibah melalui Kemenag provinsi,” ujarnya.

Hal yang lebih penting lagi, pihaknya meminta kepada Pemprov Jabar agar tidak diskriminatif terhadap madrasah aliyah. “Yang paling penting, kami minta kepada Gubernur Jawa Barat agar tidak diskriminatif terhadap MA dengan SMA/SMK swasta di Jawa Barat,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa MA juga mempunyai kontribusi penting pada dunia pendidikan di Jawa Barat sehingga mestinya MA mempunyai hak yang sama dengan SMA/SMK.

“Siswa yang sekolah di MA itu juga sama merupakan warga Jawa Barat yang mempunyai hak yang sama dengan siswa lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Saerah (Sekda)  Pemprov Jawa Barat Iwan Wangsa mengaku bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas BPMU bagi madrasah aliyah. “Kami masih koordinasi terkait hal ini,” ujarnya singkat.

Pencoretan BPMU untuk MA Jawa Barat

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran Rp100 milyar untuk 142.858 siswa MA di Jawa Barat, dengan asumsi Rp700 ribu/siswa. Kemudian, karena adanya selisih 93.376 siswa yang belum terdata berimbas pada kekurangan anggaran sekitar Rp67 miliar dan rencananya Pemprov akan menganggarkan kekurangan tersebut pada APBD Perubahan. Namun, bukannya ditambah, anggaran BPMU malah dialokasikan untuk keperluan belanja lainnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengaku kecewa sebab anggaran BPMU untuk siswa madrasah aliyah (MA) dengan nilai sekitar Rp100 miliar dicoret dari daftar APBD Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2022.

"Sejujurnya, saya amat kecewa dengan pencoretan BPMU untuk siswa aliyah ini. Keterlaluan. Masa mereka tidak tahu dan sama sekali tidak mengerti dengan kondisi madrasah aliyah saat ini," ungkap Asep sebagaimana dikutip dari Antara.

Dijelaskan Asep, Sekda Jawa Barat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mestinya segera mengalihkan ke Biro Kesra, karena anggarannya sudah ada di Dinas Pendidikan.

“Tinggal ditambah Rp67 miliar sesuai janji Pemprov saat rapat membahas kekurangan pada April 2022," jelas pria yang akrab disapa Kang AW itu.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat itu mengaku kesal, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk menambah kekurangan anggaran BPMU melalui rapat bersama Kementerian Agama dan beberapa perangkat daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2022.

"Lalu, apakah Pemprov pun seolah tak mau berempati juga kepada anak-anak Jawa Barat yang bersekolah di situ?" tuturnya.

Ditambahkannya, BPMU dianggap begitu penting bagi madrasah aliyah. Pasalnya, porsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang didapat MA tidak sebesar SMA dan SMK. Terlebih, menurutnya honor guru di MA banyak yang belum terbayarkan.

"Kemanfaatan BPMU untuk kesejahteraan para tenaga didik dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan jenjang menengah menjadi amat penting dan dibutuhkan," ujarnya.

Pewarta: Aiz Luthfi
Editor: Muhammad Faizin