Fatayat NU Minta Aparat Humanis, Prioritaskan Keselamatan Anak dan Perempuan

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah, menyampaikan seruan tegas agar aparat kepolisian dalam menjalankan pengamanan aksi massa tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan, khususnya demi keselamatan anak-anak dan perempuan. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat (29/8/2025).

Menurut Margaret, hak berdemokrasi adalah bagian dari konstitusi bangsa, tetapi tidak boleh mengorbankan pihak yang rentan. “Demonstrasi adalah hak warga negara, tetapi keselamatan anak-anak dan perempuan harus jadi prioritas utama dalam setiap pengamanan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kader Fatayat di semua level—pusat hingga ranting—harus aktif berperan dalam edukasi masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa menyuarakan aspirasi tidak boleh menimbulkan risiko bagi generasi penerus bangsa.

“Kami meminta aparat menunjukkan profesionalisme yang beradab. Gunakan rasa kemanusiaan dalam bertindak, hindari pendekatan represif yang berisiko membahayakan warga,” lanjut Margaret.

Fatayat juga meminta kadernya bersiap menjadi pionir dialog damai. Narasi kekerasan harus ditolak, diganti dengan cara penyampaian yang bermartabat dan konstruktif.

Meski mengapresiasi hak bersuara, Margaret menyarankan penggunaan media sosial dengan bijak. “Ungkapan pendapat di ruang digital juga harus bertanggung jawab—tanpa menyebarkan ujaran permusuhan atau hoaks,” tuturnya.

Margaret juga menyampaikan harapannya agar seluruh pihak, termasuk ormas dan lembaga publik, bergandeng tangan menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif. “Fatayat NU bersedia berada di barisan depan perjuangan ini,” katanya.

Ia menekankan bahwa penegakan HAM dan profesionalisme aparat merupakan fondasi demokrasi yang sehat. “Demokrasi bukan hanya soal bicara, tapi juga soal menjaga; memastikan hak semua pihak tetap terayomi,” tutup Margaret.

Perlu diketahui, demonstrasi besar terjadi di sekitar Komplek DPR/MPR Jakarta pada 28 Agustus 2025, dipicu oleh kekesalan publik atas besarnya tunjangan perumahan bagi anggota Dewan, sekitar Rp50 juta per bulan, di tengah kesulitan ekonomi dan pengangguran. Aksi ini melibatkan kelompok mahasiswa, buruh, dan ojek online. Aparat menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa.

Puncaknya, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob (Barakuda) saat mencoba menyeberang jalan di kawasan Bendungan Hilir. Affan tidak sedang demo, melainkan baru menyelesaikan orderan.

Insiden ini memicu kemarahan nasional. Tujuh anggota Brimob telah ditahan, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya meminta maaf, sementara Presiden Prabowo Subianto mengimbau ketenangan dan menuntut investigasi transparan.