Daerah
PMII Sidoarjo Minta Pemerintah Stabilkan Harga Sembako
NU Online · Jumat, 13 Januari 2017 | 00:03 WIB
Sidoarjo, NU Online
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sidoarjo, Kamis (12/1). Mereka menuntut pemerintah daerah agar bisa menekan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.
Ketua PMII Sidoarjo Muhammad Mahmuda menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat meresahkan masyarakat kecil. Untuk itu, PMII Sidoarjo menuntut kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut PP 60 tahun 2016 serta mencabut subsidi listrik 900 volt.
"Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk selalu menjaga ekonomi kerakyatan, selalu berperan aktif dalam transparasi dan sosialisasi segala kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan adanya kenaikan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai peran pemerintah masih kurang karena dinilai belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.
Aksi yang dilakukan PMII Sidoarjo ini akhirnya diterima oleh anggota dewan di ruang komisi B. Mahasiswa meminta anggota dewan untuk melakukan tanda tangan di atas kertas tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa untuk mendukung dan mengawal tuntutan mereka. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sidoarjo, Kamis (12/1). Mereka menuntut pemerintah daerah agar bisa menekan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.
Ketua PMII Sidoarjo Muhammad Mahmuda menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat meresahkan masyarakat kecil. Untuk itu, PMII Sidoarjo menuntut kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut PP 60 tahun 2016 serta mencabut subsidi listrik 900 volt.
"Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk selalu menjaga ekonomi kerakyatan, selalu berperan aktif dalam transparasi dan sosialisasi segala kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan adanya kenaikan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai peran pemerintah masih kurang karena dinilai belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.
Aksi yang dilakukan PMII Sidoarjo ini akhirnya diterima oleh anggota dewan di ruang komisi B. Mahasiswa meminta anggota dewan untuk melakukan tanda tangan di atas kertas tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa untuk mendukung dan mengawal tuntutan mereka. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
Membaca Pajak Lewat Kacamata Fiqih NU
4
Ekoteologi dan Siri' na Pacce: Etika Lokal Atasi Krisis Lingkungan
5
Gempa Magnitudo 4,9 di Bekasi, Terasa di Jakarta
6
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
Terkini
Lihat Semua
