Pupuk Sulit, Jeritan Petani yang Tak Pernah Bermakna

Jember, NU Online
Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi saat ini, membuat petani terus menjerit. Betapa tidak, pupuk sangat dibutuhkan tapi pada saat yang sama menghilang. Padahal, pemupukan tak boleh telat karena bisa mengakibatkan pertumbuhan tanaman stagnan hingga akhirnya bisa gagal panen.

“Padahal biaya bertani  tidak sedikit, mulai dari membajak, hingga menanam bibit, dan seterusnya,” ujar salah seorang petani di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, H Supriyadi kepada NU Online di Sukowono, Kamis (13/8).

Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan tembakau memang membutuhkan pupuk tepat waktu. Jika tidak, akan berimbas pada perkembangan tanaman iru sendiri, hingga akhirnya tak bisa panen.

“Saya kira bukan hanya soal biaya yang menjadi kerugian petani jika gagal panen, tapi pemerintah juga rugi karena tidak ada pasokan padi dan sebagainya untuk stok nasional,” urainya.

H Supriyadi menegaskan, selain langka, harga pupuk bersubsidi juga  teramat mahal, yakni Rp300.000/kwintal.  Harga tersebut sudah termasuk  pupuk paketan yang cuma beberapa kilogram saja. Sayangnya, meski harga pupuk mencekik leher, tapi harga padi biasa-biasa saja, yakni  Rp460 ribu untuk 1 kwintal gabah kering giling.

“Itu persoalan rutin petani sejak dulu. Petani hanya bisa menjerit tapi tak pernah bermakna. Pupuk ya tetap langka, harga  gabah juga tak stabil,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jember, Ovi Faisol Arief menegaskan bahwa  kelangkaan pupuk bersubsidi sudah menjadi lagu lama, dan  terus terdengar saat dibutuhkan. Anehnya, tidak ada solusi dari persoalan tersebut. Buktinya, kelangkaan pupuk bersubsidi terus saja terjadi.

“Sulit dimengerti, di satu sisi Indonesia ingin swasembada beras, tapi di sisi lain pupuk sulit didapat,” ucapnya.

Ovi, sapaan akrabnya, menyayangkan berlarut-larutnya masalah tersebut. Padahal sektor pertanian terbukti paling eksis dan berkontribusi besar terhadap roda perekonomian  nasional meski dalam  keadaan darurat Corona.

Menurutnya, kelangkaan pupuk melengkapi kerumitan petani yang melingkari persoalan padi selama ini, misalnya ganasnya hama tikus yang memotong pohon padi, harga gabah yang tak stabil  di saat panen, dan setersunya.

“Itu semua membuat petani semakin sulit,” ungkapnya.

Ovi menambahkan, modal petani cukup besar untuk mengelola sawah dengan baik.Biaya pemupukan diperkirakan hanya  sekitar  10 persen dari total modal yang dikeluarkan petani.  Namun meskipun pupuk hanya berkontribusi  10 persen terhadap biaya pertanian,  modal petani yang  90 persen  akan habis jika pupuk langka.

“Karena pupuk itu adalah nutrisi  tanaman,” terangnya.

Ovi menjelaskan, pemerintah tidak boleh serta-merta,  misalnya mengurangi atau membatasi produksi pupuk  bersubsidi hanya karena ingin mengalihkan petani pada  penggunaan pupuk organik. Sebab, itu berbahaya bagi produktivitas pertanian.

“Pakai cara yang elegan dan lebih persuasif guna membangun kesadaran petani untuk menggunakan  pupuk organik,”  terangnya.

Ia menyatakan akan segera berkirim surat kepada Komisi B DPRD Jember untuk hearing terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. “Dari situ semoga ditemukan jalan keluarnya,” pungkas Ovi.

Pewarta: Aryudi AR
Editor: Abdul Muiz