Sarbumusi Jember Tolak Penetapan UMK

Jember, NU Online
Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumsi) Jember menolak produk Dewan Pengupahan Kabupaten, terkait pengajuan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp.575.000 ke Gubernur Jatim.

"Kalau nanti Gubernur Jatim menetapkan UMK Jember, pasti akan dilakukan demo besar-besar untuk menolak," ujar ketua umum Sarbumusi Jember, HM Iswinarso, Kamis (30/11).

Menurut Iswinarso, buruh menolak besaran Upah Minimum Kabupaten Rp.575.000 per bulan, yang diusulkan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember, karena dalam penetapannya tidak memenuhi korum serikat yang hadir termasuk Sarbumusi yang semestinya menandatangi keputusan itu,
 
"Artinya, keputusan Dewan Pengupahan Jember, cacat hukum dan tidak patut untuk ditetapkan Gubernur Jatim," ujarnya.

Untuk itu, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jember, akan turun ke jalan untuk menyoal produk Depan Pengupahan Kabupaten yang diduga cacat hukum. "Produk yang cacat hukum tidak dapat diikuti," ucapnya.

Sementara itu para pengusaha yang melakukan pelanggaran UMK pada tahun 2006 sebesar Rp425.000, tanpa mendapat teguran resmi dari Bidang Pengawasan Disnakertans.

Untuk itu, para buruh berkeinginan agar bidang pengawasan Disnakertans lebih aktif turun ke perusahaan, sehingga UMK bisa dijalankan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Kalaupun ada ketidakmampuan dari pihak pengusaha agar melapor ke dinas atau serikat, sehingga bisa dicarikan solusi kesepakatan antara pengusaha dengan buruh atau pekerja.

Kepada wartawan kepala bidang pengawasan Disnakertrans Jember Bambang menolak dianggap tidak pernah turun melakukan pengawasan ke perusahaan."Pengawasan itu sudah dilakukan namun masih ada perusahaan yang nakal," paparnya. (man)