Seharusnya Pendidikan Berbasis Kebutuhan

Sumenep, NU Online
Pendidikan di Indonesia saat ini masih menyisakan permasalahan yang cukup alot, baik dari IPM yang rendah, UN yang bermasalah, kualifikasi guru tak sesuai standar, termasuk kurikulum yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut berdampak cukup signifikan terhadap kualitas pendidikan kita hari ini.<>

Begitulah kiranya yang mengemuk pada talk show “Menelaah Problematika Pendidikan Indonesia” latihan kader utama (Lakut) PC IPNU-IPPNU Kabupaten Sumenep, Kamis (9/5) kemarin. 

Menurut Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Sumenep, M Kamalil Ersyad bahwa menelaah pendidikan kita hari ini tidak cukup hanya didiskusikan atau diseminarkan, karena hanya akan menjadi terapi sesaat jika pemerintah terkesan setengah hati dalam memulihkan harkat dan martabat pendidikan. 

“Maka menjadi penting pemerintah harus mengubah pola dan paradigma pendidikan. Sebab melihat realitas di lapangan, ternyata pendidikan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, termasuk juga sekolah-sekolah yang tak lebih dari sekadar pelayan kapitalisme. Banyak orang berlomba-lomba mendirikan lembaga hanya demi kepentingan pribadi,” ungkapnya

Dia mensinyalir, realitas itu mengemuka lantaran pendidikan kita sudah terjadi pergeseran paradigma (shifting paradigm), sehingga membuat pendidikan tidak bisa berbuat apa-apa ketika tawuran antar pelajar menjadi marak, UN jadi ajang kecurangan, termasuk juga kian maraknya gelar palsu dari hasil paket yang dicanangkan oleh pemerintah. 

“Seharusnya UN itu dihapus berdasarkan banyak temuan-temuan di lapangan, selain menjadi ajang kecurangan, UN juga membuat anak didik memikul beban besar dipundaknya. Bahkan beberapa kasus siswa-siswi bunuh diri menjadi gambaran memilukan beberapa pekan terakhir ini,” katanya.

Menurutnya, UN bukanlah standar mutu pendidikan, tetapi hanya dijadikan sebagai standar kelulusan.  “Maka jangan kambing hitamkan siswa ketika mereka harus bunuh diri karena tak kuat menahan rasa malu ketika mereka tidak lulus. Untuk itulah, DPKS sebagai badan pengawas pendidikan seringkali menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan UN, tetapi rekomendasi kami hanya dipandang sebelah mata, suara kami tidak didengar,” ujarnya.



Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: M. Kamil Akhyari