Tolak Kenaikan BBM, Solidaritas PMII Aksi di Depan Kantor DPRD DIY

Yogyakarta, NU Online

Massa dari solidaritas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD DIY untuk menolak kenaikan harga BBM, Jumat (9/9/2022)

Beberapa Komisariat dan Rayon yang tergabung dalam solidaritas tersebut, yaitu PMII Komisariat Sultan Agung Universitas Janabadra, Komisariat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Komisariat Universitas Islam Indonesia, dan Rayon Pondok Syahadat UIN Sunan Kalijaga, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Koordinator aksi, Muh Faisal mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Komisariat dan Rayon adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan sangat berdampak buruk terhadap petani, nelayan, tukang ojek, bentor, dan seluruh rakyat Indonesia.

"Dengan naiknya harga BBM akan berpengaruh terhadap ongkos produksi rakyat kecil, sehingga mereka semakin terjepit secara ekonomi," kata Faizal.

Ketua Komisariat UMY,  A Abdul Rohim menambahkan bahwa jika alasan pemeritah menaikkan harga BBM karena subsidi BBM membebani APBN, seharusnya pemerintah bisa menahan proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pembangunan infrastruktur jalan terus dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan rakyat kecil menanggung beban APBN," tegasnya.

Senada, kritik dari M Rijalul Ilmi, Ketua Komisariat UII, jjika subsidi BBM tidak tepat sasaran, harusnya pemerintah memikirkan cara dan melahirkan kebijakan berupa perbaikan mekanisme penyaluran, bukan malah membebani rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM.

"Komisariat UII jelas menolak secara tegas kebijakan presiden Jokowi menaikkan harga BBM," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Rayon Pondok Syahadat UIN Sunana Kalijaga, Muhammad Lutfi secara secara tegas PMII Rayon Syahadat UIN Sunan Kalijaga menolak kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM yang dinilainya menindas rakyat.

"Kebijakan menaikkan BBM hanya akan menambah angka kemiskinan dan hal itu tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan BLT," katanya.

Sedangkan Oksada Achmad (perwakilan Komisariat UNU) mengatakan pihaknya secara tegas menolak kenaikan harga BBM, karena hanya akan menyengsarakan rakyat kecil diseluruh penjuru Indonesia.

Massa aksi diguyur hujan deras, namun mereka tetap melanjutkan aksi hingga bertemu pihak DPRD DIY untuk meminta sikap berpihak pada rakyat kecil. "Kami tidak akan pulang dari sini dan akan menduduki Kantor DPRD DIY selama belum ditemui massa aksi untuk menyatakan sikap," kata Haris dalam orasinya.

Adapun lima tuntutan dari solidaritas PMII se-DIY yaitu mendesak pemerintah turunkan harga BBM; memberantas mafia minyak, mendesak adanya transparansi kinerja BUMN, mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

"DPRD DIY berjanji akan menindaklanjuti surat massa aksi pada tanggal 15 September 2022. Jka sampai tanggal tersebut tidak ada kejelasan maka kami akan melakukan aksi untuk menagih janji," tegas Faisal sekigus mengakhiri aksi.

Kontributor: Abdul Haris Nepe
Editor: Kendi Setiawan