Yangon, NU Online
Organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan internasional mendesak otoritas Myanmar untuk membuka akses bagi mereka dalam rangka menolong etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine barat, Myanmar.
Desakan tersebut dilontarkan oleh 18 organisasi, termasuk Oxfam dan Save the Children.
"Kami mendesak pemerintah dan pihak berwenang di Myanmar untuk memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan di Negara Bagian Rakhine memiliki akses kemanusiaan yang penuh, bebas dan tanpa hambatan untuk menyelamatkan kemanusiaan," ujar mereka dalam sebuah pernyataan bersama sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu, Kamis (28/9).
Sebuah operasi militer sejak 25 Agustus di daerah Maungdaw di Negara Bagian Rakhine telah memaksa badan-badan milik PBB dan organisasi-organisasi lain untuk menghentikan pekerjaan mereka di wilayah tersebut.
Pemerintah Myanmar telah meminta semua kelompok kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan melalui Palang Merah Myanmar. Kebijakan pemerintah ini menuai kritik, mengingat kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar di wilayah ini.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga sudah mengeluarkan kecamaman atas apa yang pihaknya sebut sebagai "pembersihan etnis".
Guterres menuntut pemerintah Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan bersedia membuka akses kemanusiaan di wilayah barat. Ia bahkan mengimbau kepada pemerintah Myanmar untuk mengizinkan para relawan kemanusiaan masuk serta mengembalikan para pengungsi secara aman, bermartabat, sukarela, dan berkelanjutan di tempat asal. (Red: Mahbib)