Taliban Keluarkan Larangan Perempuan Berkuliah

Jakarta, NU Online 
Taliban mengeluarkan dekret yang melarang perempuan mengakses pendidikan tinggi di universitas negeri maupun swasta. 
 

Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Pendidikan Tinggi, Ziaullah Hashimi pada Selasa (20/12/2022). Taliban menginstruksikan universitas negeri dan swasta di Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke mahasiswa perempuan, sesuai dengan keputusan kabinet.

 
“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan perempuan tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut,” tulis surat yang ditujukan untuk semua universitas negeri dan swasta, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Neda Mohammad Nadeem seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (21/12/2022).

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric menyebut, kebijakan tersebut sangat meresahkan. Taliban dianggap melanggar janjinya sendiri terkait pemenuhan hak-hak perempuan, utamanya pada bidang pendidikan.
 

“Ini jelas melanggar janji lain dari Taliban. Kami telah melihat sejak pengambilalihan (Afghanistan) oleh mereka, berkurangnya ruang bagi perempuan, tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga akses ke area publik,” katanya.
 

“Ini adalah kebijakan lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berkembang, dapat menghadapi semua tantangan yang dimilikinya tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan mereka,” imbuh dia.

 
Pengumuman itu dikeluarkan saat Dewan Keamanan PBB bertemu di New York dan menyinggung tentang Afghanistan. Utusan PBB Amerika Serikat dan Inggris sama-sama mengutuk langkah tersebut selama pertemuan dewan.
 

“Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan,” kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

 
Dalam keterangan yang diterbitkan The Guardian, Taliban berdalih kebijakan pembatasan akses pendidikan perempuan tersebut guna menjaga "kepentingan nasional" dan "kehormatan" perempuan.

 
Beberapa pejabat Taliban juga mengatakan larangan pendidikan hanya bersifat sementara, tetapi mereka juga telah mengeluarkan banyak alasan terkait keputusan tersebut. 
 

Setelah pengambilalihan Afghanistan oleh Islam garis keras pada Agustus tahun 2021 lalu, universitas dipaksa untuk menerapkan aturan baru termasuk ruang kelas dan pintu masuk yang dipisahkan secara gender. Mahasiswa perempuan juga hanya diizinkan untuk diajar oleh profesor perempuan atau profesor pria lanjut usia.

 
Sebagian besar siswa sekolah menengah atas Afghanistan juga telah mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi. Taliban diketahui sangat membatasi penerimaan universitas.

 
Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Syamsul Arifin