Tolak Rencana Perdamaian Trump, Palestina Putus Hubungan dengan AS dan Israel

Ahad, 2 Februari 2020 | 13:30 WIB

Ilustrasi bendera Palestina.

Download PDF

Yerusalem, NU Online
Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengumumkan bahwa Palestina memutuskan semua hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Keputusan itu merupakan respons atas Rencana Perdamaian kontroversial yang digagas Presiden AS Donald Trump.

"Kami beritahu kepada Anda bahwa tak akan ada lagi hubungan dengan Anda (Israel) dan Amerika Serikat, termasuk kerja sama keamanan," kata Abbas dalam pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2), dilansir laman AFP.

Menurut Abbas, rencana Trump untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel tersebut melanggar kesepakatan Oslo pada 1993 silam antara Israel dan Palestina. Ia menuturkan, Palestina akan terus memperjuangkan hak-haknya secara sah dan damai.

"Israel akan menanggung akibatnya sebagai negara penjajah di teritori Palestina," tegas Abbas.

Liga Arab juga menolak Rencana Perdamaian Trump. Organisasi kumpulan negara-negara Arab itu menyebut, rencana yang digagas Trump itu tidak memberikan keadilan bagi rakyat Palestina. Mereka menegaskan tetap berpegang pada solusi dua negara, dimana batas wilayah negara Palestina adalah sebelum Perang Enam Hari pada 1967. Atau sebelum Israel menduduki Gaza dan Tepi Barat, serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara.

Diberitakan Reuters, Rabu (29/1), dalam Rencana Perdamaian tersebut, Trump memang mengusulkan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel yang terjadi puluhan tahun, namun ‘dengan syarat.’ Yaitu, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak bisa dipisahkan. Sementara Palestina akan diberi hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kota kalau diakui sebagai negara.

Dikutip CNN, Rabu (29/1), berikut beberapa poin kunci Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump:

Pertama, semua pemukiman Israel di Tepi Barat akan dianeksasi Israel. Kata Trump, pembagian wilayah tidak mengharuskan siapa pun untuk pindah. Kedua, Lembah Jordan juga berada di bawah kedaulatan Israel. Ketiga, Yerusalem menjadi ibu kota Israel yang tidak bisa dipisahkan. Keempat, situs keagamaan tetap bisa diakses semua pemeluk agama. Temple Mount (Haram as-Syarif) akan tetap berada di bawah pengawasan Yordania.

Kelima, ibu kota Negara Palestina masa depan berada di daerah yang terletak tepat di timur dan utara tembok yang mengelilingi bagian dari Yerusalem. Itu bisa dinamai al-Quds atau lainnya terserah Negara Palestina masa depan. Keenam, Hamas akan dilucuti. Gaza dan seluruh wilayah Negara Palestina di masa depan akan didemiliterisasi.

Ketujuh, membuat ‘jalur transportasi berkecepatan tinggi’ antara Tepi Barat dan Gaza, yang melintasi atau di bawah wilayah berdaulat Negara Israel. Kedelapan, kedua belah pihak, Palestina dan Israel, saling mengakui: Negara Palestina sebagai negara bangsa bangsa Palestina dan Negara Israel sebagai negara bangsa bangsa Yahudi. Kesembilan, Israel tidak akan membangun pemukiman baru di wilayah yang tidak dibayangkan menjadi wilayah kedaulatannya di bawah rencana selama empat tahun ke depan.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad

: A Muchlishon Rochmat

Editor: Patoni