DPR Setujui RAPBN 2026, Pemerintah Harus Prioritaskan Kesejahteraan dan Kemandirian Energi

Jakarta, NU Online 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid menekankan pada pemerintah terkait pentingnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan kedaulatan energi nasional. 

"Tema pembangunan 2026 adalah ‘Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Tema ini harus diwujudkan melalui penguatan daya saing ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta perbaikan kesejahteraan rakyat," ujar Jazilul dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/7/2025).

Ia menyebutkan, kerangka kebijakan fiskal tahun 2026 akan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan defisit anggaran direncanakan berada di kisaran -2,48 persen hingga -2,53 persen terhadap PDB. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.

Subsidi energi diperketat

Terkait kebijakan energi, Jazilul menyampaikan bahwa reformasi subsidi akan difokuskan agar tepat sasaran. 

"Subsidi energi pada 2026 akan diarahkan pada subsidi tetap untuk BBM jenis solar dan LPG tabung 3 kg, serta tidak ada lagi kompensasi listrik bagi pelanggan rumah tangga mampu daya 3.500 VA ke atas," tegasnya.

Langkah ini, lanjutnya, penting untuk menjaga efektivitas belanja negara dan mengarahkan subsidi hanya kepada masyarakat miskin dan rentan. Ia menyebut pendekatan ini sebagai strategi "terarah dan tepat guna", guna mengurangi pemborosan anggaran dan mendukung transformasi energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam bidang pendidikan, Jazilul menegaskan komitmen untuk tetap mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Ia juga menyebutkan perlunya peningkatan kuota tunjangan profesi bagi guru honorer.

“Ini bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah,” ujarnya.

Sementara di sektor kesehatan, arah kebijakan diarahkan pada penguatan layanan dasar yang berkualitas dan merata. Menurutnya, sistem kesehatan nasional harus terus diperkuat pascapandemi agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Banggar DPR bersama pemerintah juga sepakat agar Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 dipatok di kisaran 2,8 persen hingga 2,9 persen terhadap PDB. 

“TKD dirancang agar lebih produktif dan mampu mendorong inovasi daerah,” kata Jazilul.

Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah sangat penting untuk mencegah tumpang tindih program serta memastikan pemerataan pembangunan.

Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), lanjut Jazilul, akan tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola. "Pemerintah daerah harus dilibatkan secara optimal agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya," ujarnya.

Penerimaan negara

Di sisi penerimaan negara, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen dari PDB pada tahun 2026. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam juga akan dimaksimalkan. “Target PNBP kita antara 1,63 persen sampai 1,76 persen terhadap PDB,” ucap Jazilul.

Ia menambahkan bahwa pengembangan energi panas bumi atau geotermal menjadi salah satu fokus utama dalam strategi kemandirian energi nasional. “Ini tidak hanya soal ketahanan energi, tapi juga arah kebijakan hijau yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Menanggapi arah RAPBN 2026, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa pemerintah harus mempercepat eksekusi belanja negara, terutama untuk program-program prioritas Presiden yang mendukung pemulihan ekonomi semester kedua tahun ini.

"APBN kita untuk 2025, kan kemarin sudah diumumkan untuk outlook-nya sampai 2025 ini kan 2,8 persen defisitnya. Itu melibatkan masih banyak sekali belanja pemerintah yang harus dieksekusi dengan lebih cepat," jelas Febrio.

Ia menambahkan bahwa dengan strategi percepatan tersebut, ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh di atas 5 persen pada paruh kedua tahun ini. 

"Kalau tadinya kita sudah terancam dengan pertumbuhan yang cukup lemah di 4,7 persen, dengan tarif yang lebih baik ini kita melihat pertumbuhan ekonomi bisa rebound (melambung) di atas 5 persen untuk paruh kedua," tegasnya.

Manfaatkan momentum global dan hasil SBN

Febrio juga mengungkapkan bahwa tren global belakangan ini memberikan peluang positif bagi Indonesia, terutama dari sisi arus modal dan imbal hasil surat utang negara (SBN). Menurutnya, perpindahan modal ke Indonesia meningkat signifikan.

"Kalau di awal tahun yield (hasil produksi) kita di sekitar 7,0, sekarang kita berada di sekitar 6,4–6,5. Jadi, ini adalah salah satu best performing yield (hasil kinerja terbaik) surat berharga negara untuk negara emerging (muncul). Jadi kita akan coba manfaatkan momentumnya," ungkap Febrio.

Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang dibahas di DPR sudah mempertimbangkan dinamika global maupun domestik secara cermat. 

"Jadi apa-apa saja yang terutama berdampak cukup signifikan ya pasti sudah kita consider dan masuk dalam skenario-skenario," tambahnya.

Sektor kontributor dan tantangan global

Terkait kebijakan tarif dan kontribusi sektor ekonomi, Febrio menjelaskan bahwa sektor-sektor besar seperti manufaktur masih menjadi tulang punggung penerimaan negara.

"Dari historinya, biasanya sektor-sektor yang berkontribusi adalah yang PDB-nya besar, seperti manufaktur. Itu kontribusinya masih besar," ucapnya.

Menurut Febrio, ini sejalan dengan target pemerintah agar seluruh sektor turut berkontribusi dalam mendorong kinerja fiskal dan memperkuat basis penerimaan negara.