Gubernur Jakarta dan Sekda DKI Disebut Abai atas Propaganda Khilafah di Lingkungan Pemprov

Jakarta, NU Online

Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan menganggap Pemprov DKI Jakarta bersikap abai terhadap bahaya propaganda khilafah dan negara Islam. GP Ansor Jaksel menilai Gubernur dan Sekda DKI Jakarta ceroboh dengan rencana kajian Felix Siau, salah satu aktivis pengusung sistem khilafah, di Masjid Fatahillah, Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6) siang.

Ketua GP Ansor Jaksel H Sulthon Mu’minah menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan rencana kajian tersebut. Ia meminta Pemda DKI Jakarta lebih seleksi dalam menentukan pengisi kajian di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Kita mendesak Gubernur DKI dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta membatalkan acara tersebut. Kami rasa Pemprov DKI Jakarta membiarkan dan abai,” kata H Sulthon kepada NU Online, Selasa (25/6) sore.

Sulthon menambahkan, semua orang sudah mengerti bahwa Felix Siau merupakan salah seorang aktivis media sosial yang kencang mengampanyekan berdirinya sistem pemerintahan khilafah di Indonesia.

“Kita tahu ustadz Felix Siau itu adalah tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan ormas terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata H Sulthon kepada NU Online, Selasa (25/6) sore.

Sementara Kasatkorwil Banser DKI Jakarta Selatan Abdul Mupid mengeluarkan instruksi untuk seluruh anggota Banser di DKI Jakarta untuk merapatkan barisan di di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 65 A, Jakarta Pusat, Rabu pagi 26 Juni 2019 sebelum akhirnya menuju Kantor Balaikota.

“Instruksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap atas beberapa kegiatan yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan aktivis teras HTI. Pemprov DKI tampaknya memberi ruang bagi aktivis propaganda khilafah,” kata Mupid.

Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan melakukan dugaan sementara adanya oknum PNS di Pemprov DKI Jakarta yang berafiliasi terhadap gerakan propaganda khilafah. Dalam waktu yang berdekatan belakangan ini, Kantor Balaikota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, telah dua kali memancing polemik di media sosial yang berkaitan dengan kehadiran aktivis pro khilafah.

“Ini sudah yang kedua kalinya. Dalam waktu berdekatan juga berdasarkan pantauan kita. Patut diduga ada oknum-oknum PNS di Pemprov DKI Jakarta yang memang berafiliasi dengan HTI,” kata Ketua GP Ansor Jakarta Selatan H Sulthon Mu’minah kepada NU Online, Selasa (25/6) malam.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan kajian dengan mendatangkan Felix Siau, salah satu aktivis pengusung sistem khilafah, di Masjid Fatahillah, Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6) siang. Pemprov DKI Jakarta kemudian berencana membatalkan acara tersebut karena mendapatkan keberatan dari banyak pihak.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di bawah Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar rapat pembahasan konten dan poster antikekerasan perempuan dan anak pada Jumat, 14 Juni 2019, di Gedung Dinas PPAPP Pemprov DKI Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusmawati pada 12 Juni 2019 menyebutkan sebanyak 20 utusan dari pelbagai pihak. Dua dari 20 kelompok yang diundang berafiliasi kepada gerakan khilafah, yaitu Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.

Rapat ini kemudian ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena menuai keberatan dan protes dari banyak pihak.

“Kita mengantisipasi paham-paham khilafah disebarkan dalam kajian tersebut. Ini penting agar menjadi atensi bagi kalangan Aswaja di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” kata Sulthon. (Alhafiz K)