Nasional
Jimly Asshiddiqie: Tak Selayaknya Masih Ada Problem Perda Syariah
NU Online · Kamis, 22 November 2018 | 07:30 WIB
Tangerang Selatan, NU Online
Problematika Peraturan Daerah Syariah akhir-akhir ini menguat lagi. Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menyayangkan hal itu masih terjadi.
"Tidak selayaknya lagi masih ada problem Perda Syariah," katanya saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertema Islam dan Konstitusi, Implementasi Ajaran Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Kertamukti, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/11).
Hal itu, katanya, hanyalah persoalan merek. Yang paling penting, menurutnya, adalah substansi, nilai, ataupun idenya.
"Bahwa sumber hukumnya Quran-Hadits itu sama saja," ujarnya.
Alasan labelisasi terhadap produk hukum atau sistem, menurut Jimly, hanya karena kebutuhan identitas saja.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengungkapkan bahwa semua hukum di zaman modern ini sudah menjadi hukum positif.
"Seandainya tidak ada merek, itu semua produk hukum," terangnya.
Artinya, tidak ada hukum Islam ataupun nomenklatur syariah di dalamnya.
Dalam seminar itu, hadir pula Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah dan Guru Besar Ilmu Hukum Abdul Ghani Abdillah.
Sesi selanjutnya, seminar ini akan menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 Mahfud MD dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Problematika Peraturan Daerah Syariah akhir-akhir ini menguat lagi. Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menyayangkan hal itu masih terjadi.
"Tidak selayaknya lagi masih ada problem Perda Syariah," katanya saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertema Islam dan Konstitusi, Implementasi Ajaran Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Kertamukti, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/11).
Hal itu, katanya, hanyalah persoalan merek. Yang paling penting, menurutnya, adalah substansi, nilai, ataupun idenya.
"Bahwa sumber hukumnya Quran-Hadits itu sama saja," ujarnya.
Alasan labelisasi terhadap produk hukum atau sistem, menurut Jimly, hanya karena kebutuhan identitas saja.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengungkapkan bahwa semua hukum di zaman modern ini sudah menjadi hukum positif.
"Seandainya tidak ada merek, itu semua produk hukum," terangnya.
Artinya, tidak ada hukum Islam ataupun nomenklatur syariah di dalamnya.
Dalam seminar itu, hadir pula Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah dan Guru Besar Ilmu Hukum Abdul Ghani Abdillah.
Sesi selanjutnya, seminar ini akan menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 Mahfud MD dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
