KTT ASEAN, Indonesia Dorong Kerja Sama Penanggulangan Perdagangan Orang

Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akan menjadi salah satu bahasan utama dalam rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023 mendatang. 

"Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).

Presiden Jokowi menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas dari hulun hingga hilir. KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.

"Saya ulangi harus diberantas tuntas. Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," ungkapnya.

Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia. 

"Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani menyebut kejahatan TPPO sudah sangat parah jika merujuk pada data Bank Dunia. Adapun, Bank Dunia pada 2017 mendata total warga Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang.

Akan tetapi, total tenaga kerja migran yang tercatat pemerintah pada tahun yang sama hanya 4,6 juta orang. Artinya, sebanyak 4,4 juta orang berangkat bekerja melalui jalur tidak resmi atau ilegal.

"90 persen mereka korban TPPO. Kenapa sebanyak itu? Ini bisnis kotor, uangnya besar, walaupun pelakunya sedikit," kata Benny beberapa waktu lalu.

Permasalahan TPPO setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data-data World Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia dengan rincian Tahun 2018 (184 kasus), Tahun 2019 terdapat (191 kasus), di Tahun 2020 meningkat jadi (382 kasus), Tahun 2021 sebanyak (624 kasus), dan Tahun 2022 capai (528 kasus).

Dari seluruh kasus yang muncul, komposisi korban sangat memprihatinkan. Mayoritas korban perdagangan adalah anak-anak, yakni 50,9 orang. Ini cukup mengerikan. Sedangkan 46,14 persen melibatkan perempuan sebagai korbannya.

Kontributor: Suci Amaliyah

Editor: Fathoni Ahmad